Dewan Pers Dukung Uji Materi Pasal 8 UU Pers di MK
koranindonesia.id – Dewan Pers Dukung Uji Materi: Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) resmi mengajukan uji materi Pasal 8 dan penjelasan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ke Mahkamah Konstitusi pada Selasa, 19 Agustus 2025. Langkah ini mereka ambil untuk memperjuangkan kepastian hukum serta perlindungan yang lebih jelas bagi para jurnalis.
Ketua Umum Iwakum, Irfan Kamil, menjelaskan alasan pengajuan tersebut. Ia menegaskan wartawan harus bekerja tanpa tekanan, ancaman pidana, atau kriminalisasi. Menurutnya, setiap permasalahan yang melibatkan jurnalis seharusnya diselesaikan melalui Dewan Pers, bukan lewat aparat penegak hukum.
“Baca Juga: Bus Listrik Transjakarta Tabrak Ruko di Setiabudi, 1 Luka“
Anggota Dewan Pers, Abdul Manan, menilai langkah Iwakum sebagai inisiatif positif. Ia menyampaikan pandangannya dalam diskusi publik bertajuk Judicial Review UU Pers: Menjaga Kebebasan Pers dan Kepastian Hukum Jurnalis pada Sabtu, 6 September 2025.
“Saya melihat bahwa langkah Iwakum ini sangat baik. Judicial review Pasal 8 bisa memperjelas tafsir yang masih multitafsir,” kata Manan.
Ia menambahkan bahwa Pasal 8 dan penjelasannya hanya menyebut wartawan mendapat perlindungan hukum. Namun, aturan itu tidak menjelaskan secara detail bentuk perlindungan yang seharusnya diberikan.
Manan menekankan pentingnya penjelasan yang lebih konkret dalam Pasal 8. Menurutnya, perlindungan hukum seharusnya berlaku ketika wartawan mengalami intimidasi atau tindakan penghalangan kerja jurnalistik.
“Perlindungan itu seharusnya muncul saat polisi melihat wartawan dihalangi, dilarang siaran, atau alatnya dirampas,” ujarnya.
Namun, ia menganggap situasi saat ini justru berbanding terbalik. Aparat kepolisian sering dituding melakukan tindakan represif terhadap jurnalis, padahal seharusnya mereka memberikan perlindungan.
Dewan Pers berharap Mahkamah Konstitusi dapat memberi tafsir yang lebih jelas terkait Pasal 8. Kejelasan ini penting untuk memberi arah kepada aparat penegak hukum dan lembaga negara lainnya.
“Kalau tafsir lebih jelas, aparat maupun negara bisa memahami langkah tepat untuk melindungi wartawan,” tambah Manan.
Dengan adanya kepastian hukum, jurnalis diharapkan dapat bekerja lebih tenang tanpa khawatir menghadapi kriminalisasi.
Irfan Kamil menegaskan bahwa jurnalis tidak boleh bekerja dalam tekanan. Ia menilai wartawan harus merasa aman ketika melaksanakan tugasnya.
“Wartawan tidak boleh bekerja dalam bayang-bayang kriminalisasi. Mereka harus mendapat perlindungan hukum yang jelas,” tegas Irfan.
Ia menambahkan, masalah terkait kerja jurnalis sebaiknya hanya diselesaikan melalui mekanisme Dewan Pers. Menurutnya, penggunaan jalur hukum pidana atau gugatan perdata justru mengganggu kebebasan pers.
Uji materi yang diajukan Iwakum mendapat dukungan dari Dewan Pers sebagai upaya memperkuat kebebasan pers di Indonesia. Dengan adanya tafsir yang lebih jelas dari Mahkamah Konstitusi, diharapkan jurnalis bisa menjalankan tugas tanpa rasa takut. Langkah ini sekaligus menegaskan pentingnya perlindungan hukum bagi kebebasan pers di Indonesia.
“Baca Juga: Anutin Charnvirakul Resmi Jadi PM Baru Thailand 2025“
