Banner Pemprov Agustus

Dewan Minta Gubernur Tegur Kadis yang Tak Hadir dalam Rapat Anggaran 

 

PALEMBANG,koranindonesia.id--Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumsel minta Gubernu menegur kepala dinas yang tidak hadir saat Rapat Pembahasan Anggaran. Karena kehadiran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hanya diwakili utusan kepala Dinas.

Anggota DPRD Sumsel Rizal Kenedy mengatakan, absennya kepala dinas menandakan ketidakseriusan mereka dalam membahas anggaran yang nantinya digunakan untuk kepentingan rakyat.

“APBD Perubahan tahun 2021 akan dibahas secara mendalam, pertama diharapkan semua kepala OPD tidak terwakili dalam pembahasan APBD Perubahan,” kata Rizal saat paripurna DPRD beberapa waktu lalu.

Menurutnya, permintaan tersebut berkaca dari pengalaman dalam membahas APBD induk 2021 lalu dimana banyak kepala OPD yang tidak hadir serta tidak memberitahukan spesifik secara tertulis ke mitra komisi yang ada.

“Jadi pada kesempatan ini, agar Gubernur Sumsel mengingatkan dan memberikan teguran kepada Kepala OPD yang mangkir,” tegasnya.

Ditambahkan Rizal, pihaknya juga menginginkan kepala OPD untuk langsung melakukan pembahasan dengan mitra komisi, mengingat serapan anggaran yang ada di Dinas masih minim.

“Dalam pembahasan pra anggaran, ada OPD yang terdapat serapan anggarannya belum sampai 50 persen, dengan waktu efektif 73 hari lagi. Jangan sampai ini jadi hambatan dalam upaya kita untuk memulihkan ekonomi masyarakat,” bebernya.

Dilanjutkan Rizal, dari mitra komisi V DPRD Sumsel sendiri, ia melihat hanya Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sumsel yang serapan anggarannya sudah diatas 50 persen hingga saat ini.

“Jadi harapan kami, mengimbau ke OPD agar segera melaksanakan program kerja kegiatan yang sudah disahkan bersama eksekutif dan legislatif. Dimana Dispora yang capaiannya sudah 65 persen tapi ada mitra lainnya dibawah 50 persen. Prokes (Protokol kesehatan) tetap jalan dan pendekatan ekonomi tetap dijalankan,” ungkapnya.

Sedangkan Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati sendiri, meminta keluhan Rizal itu agar segera ditindaklanjuti, dan menilai bukan hanya di komisi 5 saja, tetap semua komisi yang ada berharap kepala OPD yang ada tidak diwakili setiap melakukan pembahasan anggaran. (Red)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.