Debat Pilpres Ketiga Harus Bebas dari ‘Tim Hore’

JAKARTA, koranindonesia.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bersama Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, melakukan evaluasi debat Pilpres kedua sekaligus mempersiapkan debat berikutnya.

Terkait dengan hal tersebut, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Fahira Idris meminta pada debat ketiga nanti arena debat mestibsteril dari keberisikan para pendukung kedua pasang calon (paslon).

Fahira mengungkapkan, beberapa hari seusai debat kedua, beredar video keriuhan dan saling sahut bahkan saling ejek antar pendukung paslon 01 dan 02 di sela-sela waktu jeda.

Bahkan, saat debat sedang berlangsung, masyarakat melalui tayangan televisi mendengar dengan jelas beberapa kali terjadi suara keriuhan para pendukung pada saat paslon sedang memaparkan pandangannya.

Suasana tidak kondusif seperti ini sangat disayangkan, dan KPU harus memastikan tidak lagi terulang pada debat Pilpres ketiga yang akan digelar pada 17 Maret 2019.

“Saya berharap debat ketiga nanti steril dari keriuhan para pendukung. Kami yang menonton debat lewat televisi terganggu, dan saya rasa kedua paslon yang berada di atas panggung juga terganggu. KPU bisa fasilitasi para pendukung ini nonton bareng di luar arena debat. Silakan kalau mereka mau sahut-sahutan asal jangan di dalam arena debat. Kami rakyat Indonesia yang paling berkepentingan menyaksikan debat ini, bukan tim sukses,” papar Fahira Idris di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/2/2019).

Menurut Fahira, yang paling berkepentingan menonton langsung atau diundang dalam forum debat pilpres adalah perwakilan kelompok masyarakat atau mereka yang sehari-hari bergelut di bidang-bidang yang menjadi tema debat. Namun, selama dua kali debat berlangsung ruangan debat didominasi oleh kedua pendukung paslon.

Pada debat ketiga nanti, lanjut Fahira, jumlah tim sukses yang boleh berada di dalam ruangan debat harus sangat dibatasi. Audience harus didominasi masyarakat yang concern terhadap isu yang diangkat saat debat ketiga yaitu pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan budaya.

Fahira meminta KPU lebih banyak mengundang perwakilan organisasi guru dan guru honorer, organisasi tenaga kesehatan, serikat pekerja dan mereka-mereka yang concern dalam kegiatan sosial dan budaya.

Mungkin, sambung Fahira, di dua debat sebelumnya sudah diundang, tetapi jumlahnya terlalu sedikit, Makanya debat selanjutnya, harus diundang lebih banyak akademisi, aktivis dan pegiat pendidikan, kesehatan dan organisasi yang selama ini memberikan advokasi terhadap tenaga kerja, baik di dalam maupun luar negeri.

“Undang BEM se Indonesia. Undang siswa dan mahasiswa berprestasi. Undang dokter dan tenaga kesehatan yang mengabdi di pulau terpencil. Undang para pelaku UMKM yang sudah membuka banyak lapangan kerja. Undang para pegiat literasi, dan lainnya. Fasilitasi mereka agar dapat langsung melihat calon pemimpinnya memaparkan gagasannya. Mereka-mereka ini yang harus memenuhi ruang debat. Mereka ini yang harus ditatap matanya oleh capres dan cawapres, bukan tim sukses dan pendukung,” pungkas Fahira yang kembali maju sebagai Caleg DPD RI dapil DKI Jakarta ini.
(mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.