Debat Kandidat, Paslon Dibatasi Bawa 50 Pendukung

PALEMBANG, Koranindonesia.id – Komisioner Komisi Pemilihan Umum  (KPU) Provinsi Sumatera Selatan Divisi Sosialisasi dan Kampanye, Ahmad Naafi mengatakan pendukung Pasangan Calon (Paslon) yang diperbolehkan hadir mengikuti debat terbuka pertama pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan pada Rabu (14/3/2018) malam hanya diperbolehkan 50 orang saja.

“Kami membatasi jumlah pendukung pasangan calon yang akan mendampingi paslon yaitu 50 orang saja yang hadir di acara debat,” ujar Ahmad Naafi, Selasa (13/3)

Saat ini pihak KP Sumatera Selatan sedang menunggu nama-nama  yang akan mendampingi Paslon dalam acara debat dari tim Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur. Pihak KPU Provinsi Sumatera Selatan juga akan berkoordinasi dengan pihak keamanan dari Polda Sumatera Selatan dalam memeriksa tim pendukung dan undangan yang akan hadir di acara debat tersebut. Dalam pelaksaan debat nantinya pihak KPU Sumatera selatan akan memberikan sanksi terhadap siapa saja yang melanggar mekanisme dan tata tertib pelaksanaan debat.

“Apabila ada tata tertib yang dilanggar dalam proses persiapan debat maupun pelaksanaan debat bagi pasangan, tim kampanye maupun undangan akan diberikan sanksi oleh KPU Sumatera Selatan. Bagi paslon yang melanggar atau tim kampanye yang melanggar mekanisme debat dan tata tertib debat maka mereka akan di keluarkan oleh KPU Sumatera Selatan atau pihak pelaksna dari  ruang acara debat,” jelas Ahmad Naafi.

Sementara itu Ketua KPU Sumatera Selatan, Aspahani menambahkan bahwa KPU akan mengingatkan kembali kepada paslon untuk hadir dalam acara debat pertama ini, mengingat hal tersebut merupakan hak dari paslon calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Acara debat juga bisa menjadi referensi bagi masyarakat untuk menentukan pilihanya.

“Tentu kami nanti pada prosedurnya akan mengingatkan agar jangan sampai tidak datang karena ini akan menjadi catatan yang kurang baik jadi artinya kami berupaya untuk mengingatkan saja karena tidak ada kewajiban datang itu, dan tidak ada sanksi tapi kita ingatkan karena ini hak mereka,” ujar Aspahani.

Reporter : wiwin
Editor   : elan

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.