Banner Pemprov Agustus

Dari Tenaga Kerja Lokal, Debu, Kambing sampai Susu

Reses DPRD Sumsel Dapil I

PALEMBANG,koranindonesia.id–Hujan gerimis menyirami debu  di jalan lintas Sumatra. Tidak  seperti biasa, kantor  Camat  Kertapati dihiasi tenda besar namun tak ada janur di sana. Sebuah spanduk terbentang lebar di depan kursi-kursi yang sudah tersusun rapi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumsel Dapil 1 Sumsel melakukan tugas konstitusinya yaitu reses (11 sampai 14/7).

Muhamad Ilham Hasan (60), Ketua RW 001 Kelurahan Kertapati maju setelah dipersilahkan oleh pembaca acara untuk menyampaikan aspirasi, tanpa basa-basi dia mengatakan  jalan ekses ke Masjid Kyai Merogan sudah selayaknya menjadi perhatian dewan untuk diperbaiki, karena jalan sudah rusak, Jemaah kesulitan apalagi jika hujan datang.

“Jatuh dan kecipratan, urung ke masjid,”ujar dengan logat Palembangnya. Ilham juga menyampai keluhan soal debu,bau yang sudah lama terjadi sehingga penduduk sekitar Depo Stasiun Kereta Api Kertapati jadi biasa dalam menghadapi hal itu mengingat puluhan tahun Kertapati menjadi sentra lalulintas produk semen, baturabara dan karet.

“Mungkin paru-paru kami ini sudah biasa menampung debu-debu  itu dan hidung sudah akrab dengan bau karet,  maka tidak salah sebulan sekali kami dikirimi Susu untuk asupan kesehatan,”ujar Ilham Lagi.

Hambali (57) Ketua RT 14 Kertapati  langsung membombardir penyataan bahwa  perusahaan sekitar Kertapati tidak peduli dan pilih kasih, buktinya saat Idul Adha atau hari raya kurban kemarin, penduduk ring 1 terdampak sama sekali tidak bantuan hewan kurban, sementara RT lain yang jauh dari lokasi perusahaan tersebut dibantu.

“Apakah warga harus demo dulu agar bisa didengar aspirasinya,”ujarnya dengan nada tinggi.

Ia juga menyoroti tenaga kerja lokal yang belum ditampung  oleh perusahan-perusahan baik semen, batubara, karet dan lainnya disekitar Kertapati.

Setelah mendengar sejumlah keluhan warga, Koordinator reses Hj. RA. Anita Noeringhati mulai angkat, bicara.

“Sudah semua, sudah ya, ok satu-satu dijawab,”ujar perempuan asal Jawa  dengan nada lembut. Ia juga mencatat sejumlah keluhan itu yang akan dimasukkan dalam laporan reses dan disampaikan di forum sidang DPRD.

Menurut Anita, salah satu tugas konstitusi sebagai dewan adalah reses yang poinnya mendapatkan dan menyerap aspirasi masyarakat. Makanya, dia juga berterima kasih kepada warga yang hadir hari ini untuk menyampaikan aspirasi untuk diteruskan.

“Kami hadir disini untuk menyerap aspirasi, dan secepatnya akan kami koordinasikan dan kalau memungkin dan masih tugas kami akan kami eksekusi,”ujar politisi Golkar ini disambut  tepuk tangan warga.

Tak lupa Anita yang juga Ketua DPRD Sumsel juga memperkenalkan sejumlah anggota DPRD Sumsel Dapil 1 yang terlibat dalam reses kali ini,H Chairul S Matdiah SH MHKes (Demokrat,), Mgs Syaiful Padli ST MM (PKS), Dedi Supriyanto S.Kom MM  ( PDIP) Prima Salam SH (Gerinda)  dan H Kartak SAS, SE. (PKB).

Ditambahkan, Anita tema reses   di Kertapati adalah pertemuan dengan perusahaan batubara  dan lainnya, dipilihnya tema itu karena sebelumnya ada sejumlah keluhan warga yang masuk ke DPRD Sumsel.

Namun, sangat disayangkan yang hadir pada reses ini tidak semua perusahaan di Kertapati  datang hanya mengirim perwakilan saja selevel staf.

“Ini menjadi catatan kami masih banyak perusahaan sekitar kertapati yang tidak hadir, dan mereka yang hadirpun hanya mengirim staf yang tidak bisa mengambil keputusan,”katanya.

Untuk jalan ekses ke Masjid Kyai Merogan, Anita mengatakan segera mengkoordinasikan ke pihak terkait baik  Palembang dan Provinsi, karena Masjid itu sudah menjadi ikon Sumsel, banyak orang luar Sumsel ke Masjid Kyai Merogan  baik untuk ziarah dan sekedar  wisata religi lainnya, maka itu sarana dan prasaran terutama jalan menuju masjid harus baik.

“Segera kami koordinasikan, “katanya sambil melirik anggota reses Dedi Suprianto (PDIP)

“Saya langsung ne, kita ngak perlu tahu  bagaimana Pak Dedi mengkomunikasikannya, ya ,”kata Anita disambut tepuk tangan warga. Istri Dedi adalah Wakil Walikota Palembang Fitrianti Agustinda

“Oya, saya setuju perusahaan sekitar lingkungan warga untuk memberikan asupan makanan tambahan berupa susu atau makanan sehat ke warga sekitar, maka itu saya berharap perusahaan-perusaahan di sekitar Kertapati melalui CSRnya membantu asupan tersebut,”lanjutnya.

Sementara, untuk tenaga kerja lokal, Syaiful Fadli langsung mengatakan jika perusahaan tidak memanfaatkan tenaga kerja lokal maka  perusahaan itu bisa dicabut izinnya, sesuai dengan Perda No 6 Tahun 2019 terkait dengan Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja

“Pasal 35 jelas  ada sanksinya  dari peringatan sampai mencabut izin jika tidak memprioritaskan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerja,”ujar Politisi PKS ini.

Ia  menghimbau warga tak perlu demo, karena sudah ada payung hukumnya, dimana tenaga kerja lokal, yaitu mereka yang tinggal disekitar perusahaan selama dua tahun dibuktikan KTP setempat maka dia bisa ikut pendaftaran lowongan kerja jika perusahaan  membutuhkan tenaga kerja, disekitar ia tinggal. Dan perusahan wajib mendahulukan yang lokal baru yang luar. Ia juga mengingatkan jika tenaga lokal belum layak maka perusahaan wajib memberdayakan mereka sesuai  kebutuhan perusahaan.

“Semua sudah di atur dalam Perda itu,”ujar Wakil ketua Komisi V.

Terkait tidak meratanya penerimaan hewan kurban pada warga disekitar DEPO Kertapati, politisi Demokrat Choirul S. Matdia langsung mengeksekusi dengan memberi bantuan satu ekor kambing masing-masing RT.

“Tolong itu catat bu  ketua, Satu kambing satu RT,”katanya, disambut tepuk warga.

 

(ard)

 

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.