Cegah Terjadinya ‘People Power’ KPU Didesak Profesional

JAKARTA,koranindonesia.id – Kurang dari dua pekan lagi, Pemilu 2019 untuk pertama kalinya akan digelar secara serentak, yakni memilih presiden dan wakil presiden sekaligus anggota legislatif baru.

Namun, belakangan muncul hiruk pikuk kampanye yang semakin tajam dan memanas lantaran penyelenggara pemilu kali ini dianggap oleh sebagian kalangan terkesan tidak netral.

Merespon hal ini, sejumlah aktivis senior yang tergabung dalam Forum Demokrasi Gema 77-78 dan Casablanca Working Grup menyampaikan pernyataan sikap terkait pelaksanaan Pemilu 17 April 2019 mendatang.

Koordinator Forum Demokrasi Gema 77-78, Indra Adil mengaku, pihaknya mulai khawatir dengan kehidupan berbangsa akhir-akhir ini. Terlebih pasca pemilu nanti.

Kekhawatiran itu diperparah dengan adanya anggapan bahwa penyelenggara pemilu dan aparat akan bertindak tidak netral.

“Jika penyelenggaraan Pemilu mengabaikan prinsip bersih, jurdil dan tidak berpihak. Kami khawatir akan terjadi people power. Itu yang kami khawatirkan. Jadi ada lontaran ketidakpuasan yang bisa menghimpun jutaan manusia untuk turun ke jalan,” kata Indra saat usai bertemu komisioner KPU di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Senin (1/4/2019) kemarin.

“Tapi, kita semua berharap kekhawatiran tersebut tidak terjadi. Dan hanya ada satu jalan untuk itu yakni memastikan bahwa rakyat bisa menerima hasil pemilu dengan baik,” katanya.

Dia juga mengaku puas setelah mengkonfirmasi langsung tentang isu ketidaknetralan KPU.

“KPU menjelaskan cukup detail dan kami cukup puas menerima apa yang dijelaskan KPU. Intinya KPU kita ini netral dalam menghadapi pilpres dan pileg yang akan datang,” beber Indra.

Dalam audiensi ini, Indra menyampaikan surat terbuka kepada komisioner KPU. Dalam surat tersebut salah satunya adalah meminta agar KPU melakukan langkah-langkah yang sedapat mungkin menetralisir tindakan yang dapat memunculkan kecurigaan publik. Diantaranya, KPU melibatkan personil TNI-AD dalam pengawalan kotak suara yang disimpan di PPK.

“Kami mewakili eksponen Gema 77-78 (aktivis gerakan Mahasiswa tahun 1977/1978/delegasi terdiri dari Bandung, Bogor dan Jakarta) bersama dengan Casablanca Working Group (CWG), sebuah lembaga pemikir merasa sangat terpanggil untuk menyampaikan sejumlah pemikiran yang menurut kami besar pengaruhnya terhadap legitimasi hasil pemilu,” paparnya.

Berikut pernyataan sikap Forum Demokrasi Gema 77-78 & Casablanca Working Group terkait uraian masalah dan solusinya:

  1. Penayangan penghitungan secara elektronik melalui Situng KPU tidak produktif. Sebaliknya Situng tersebut telah menimbulkan spekulasi, kecurigaan dan perpecahan di kalangan masyarakat. Padahal sebetulnya penghitungan secara elektronik tidak esensial. Menurut undang-undang penghitungan resmi KPU didasarkan kepada proses penghitungan secara manual.

Saran kami: Situng KPU hendaknya tidak tayang sampai dengan penghitungan manual selesai dilakukan. Hal ini akan mengurangi spekulasi dan konflik yang tidak diperlukan.

  1. Penghitungan suara pilpres didahulukan. Dalam pemilu serentak 2019 ini nyaris perbincangan publik diwarnai sepenuhnya oleh pilpres saja. Pemilih hampir tidak pernah membincangkan pileg. Kenyataan ini menunjukkan bahwa pilpres memperoleh posisi yang istimewa di mata publik. Sementara itu kita mengetahui bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara di KPU sangat memakan waktu. Kami khawatir bila rakyat akan lelah dan merasa diabaikan bila mereka terlalu lama menunggu rekapitulasi pilpres. Dalam kondisi itu kerentanan akan muncul dan konflik mudah terjadi.

Saran kami: Penghitungan suara untuk pilpres didahulukan, diberi kesempatan pertama. Dengan demikian ketegangan akan mencair, sehingga petugas KPPS bisa lebih tenang menjalankan tugasnya.

  1. Penerapan Sistem Noken di Papua jangan menciderai secara artifisial prinsip pemilihan langsung. Prinsip tersebut ditekankan dalam pasal 22E UUD 1945, bahwa suara pemilih tidak bisa diwakilkan namun harus diberikan secara langsung. Walau begitu Mahkamah Konstitusi menyadari bahwa prinsip tersebut tidak bisa diterapkan secara mutlak, ada suatu keadaan dimana individu dianggap tidak mampu memberikan suara secara langsung sehingga harus melalui perwakilan. Perkecualian itu diberikan oleh Mahkamah Konstitusi ketika menerima penerapan Sistem Noken di Papua yang pada dasarnya adalah perwakilan suara, pada pilpres 2014. Namun muncul pertanyaan apakah di suatu TPS dimungkinkan pemilihan anggota legislatif secara langsung, sementara memilih presiden dengan Sistem Noken? Bila hal tersebut terjadi akan muncul kerancuan tentang “apakah kedaulatan diterapkan kepada subjek manusianya atau kepada objek pilihannya”? Kerancuan ini akan memicu keresahan dan konflik.

Saran kami: KPU secara terbuka dan dari jauh hari menetapkan status TPS apakah menerapkan Sistem Pemilihan Langsung atau Sistem Noken. Jangan dimungkinkan adanya TPS dengan sistem pemilihan campuran.

  1. Penyimpanan kotak suara sebelum sidang pleno PPK. Pada saat ini telah muncul kekhawatiran masyarakat bahwa aparat kepolisian telah bertindak secara tidak netral. Kekhawatiran ini memunculkan gagasan agar kotak suara disimpan di Koramil setempat. Gagasan ini muncul dengan anggapan bahwa TNI-AD masih netral. Namun perubahan ini menuntut banyak sekali penyesuaian (mis, ruang penyimpanan) yang sulit dipenuhi dalam waktu dekat.

Saran kami: KPU melibatkan TNI-AD dalam pengawalan kotak suara yang disimpan di PPK. Hal ini kami kira tidak akan terlalu menyusahkan.

“Demikian yang dapat kami sampaikan. Harapan kami KPU bisa menerimanya dengan baik. Tidak ada keinginan kami yang lain kecuali agar pemilihan umum bulan depan bisa terlaksana dengan lancar, damai, riang-gembira dan berkualitas. Dan dalam semua harapan itu KPU memiliki peran yang sangat menentukan,” tutup Indra didampingi Koordinator Casablanca Working Group, Dr. Musfihin Dahlan. (Mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.