Banner sumsel

Catat, Ternyata Pemerintah Belum Bayar Saham Freeport

JAKARTA, koranindonesia.id – Hingga saat ini belum ada pembayaran satu Rupiah pun yang dilakukan oleh PT Inalum sebagai wakil dari pemerintah dalam pembelian 51% saham PT Freeport.

Hal itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Dirut Inalum, dan Dirut Freeport Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (17/10/2018).

Pembayaran baru akan dilakukan setelah masalah isu lingkungan dapat diselesaikan. Kalau isu lingkungan tersebut tidak bisa terselesaikan dengan baik, maka transaksinya tidak akan terjadi. Dengan demikian masih dimungkinkan terjadinya batal divestasi kepemilikan saham 51% atas PT Freeport tersebut.

Realitas kondisi yang ada ini sungguh mengejutkan para Dewan di Komisi VII DPR. Karena dalam Rapat Tahunan MPR pada 16 Agustus 2018 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyampaikan bahwa pemerintah telah menguasai 51% saham PT Freeport.

“Persepsi publik, tahunya kita sudah melakukan pembayaran atau membeli saham PT Freeport,” ujar anggota Komisi VII DPR RI, Gus Irawan Pasaribu, di dalam rapat.

Menanggapi pertanyaan Gus Irawan terkait besaran nilai untuk pengambilalihan saham PT Freeport, Dirut Inalum menyampaikan bahwa nilai pengambilalihan saham PT Freeport kepada PT Inalum adalah USD3,85 miliar atau sekitar Rp57 triliun.

“Kalau 100% nya dari nilai value PT Freeport yaitu sekitar USD7,55 miliar, maka sesuai temuan BPK akan ada kewajiban sebesar USD13,59 miliar atas nilai ekosistem yang dikorbankan akibat penambangan Freeport. Apakah dalam perjanjian-perjanjian yang ada, faktor lingkungan itu juga telah menjadi satu pertimbangan. Kalau itu dipertimbangkan, maka akan menjadi beban siapa,” tanya Gus Irawan.

Dikatakannya, kalau pemerintah telah masuk menjadi 51% pemegang saham di PT Freeport, kemudian harus ada rehabilitasi, sementara PT Freeport sendiri tidak punya uang, pasti untuk menanggung biaya rehabilitasi kerusakan lingkungan tersebut akan meminta dana kepada pemegang saham.

“Sementara value PT Freeport hanya 7,55%, tetapi PT Freeport punya kewajiban USD13,59 miliar. Artinya yang kita beli ini adalah nilai minus,” tandas politisi Partai Gerindra ini.

(mar)

1 Komen
  1. Phu Yeng Akh berkata

    Nih Chebi…kalian dan kita dibohongi lagi oleh Junjungan Kalian….

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.