Banner Pemprov Agustus

Catat, Pj Gubernur DKI Jakarta Harus Bersih dari Kasus

JAKARTA, koranindonesia.id – Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menyarankan Presiden Joko Widodo untuk bertindak tegas dalam penentuan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan.

Untuk menghindari keriuhan di masyarakat, Presiden perlu mempertimbangkan kembali penunjukan Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur DKI.

Menurut Fickar, seorang Pj apalagi di satu daerah yang berstatus ibukota, harus bersih dari segala macam kasus yang merintanginya. Dalam hal ini, Abdul Fickar Hadjar menyoroti kabar Heru Budi Hartono yang pernah mondar-mandir ke KPK dan kini kembali diungkit publik.

“Agar ketika dia menjalankan jabatannya tidak ada gangguan apapun yang dapat mengganggu tugasnya,” kata Fickar kepada wartawan, Senin (10/10/2022).

Diketahui, kabar penunjukan Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta, ramai diperbincangkan. Kabar itu beredar seusai Sidang Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin Presiden Joko Widodo, Jumat (7/10/2022) lalu. Kabar penunjukan ini juga dibenarkan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi.

Lebih lanjut, Fickar kembali menyarankan Presiden mempertimbangkannya secara matang-matang agar tidak membuat keriuhan politik akibat penunjukan Heru menjadi Pj Gubernur DKI.

“Jika tetap dilakukan penunjukan, sudah dapat dipastikan akan ada keriuhan politik baru karena daerah yang dipimpinnya termasuk area nasional,” pungkas Fickar.(Mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.