Banner Pemprov 17 Agustus

Catat, Pengisian Pimpinan MPR Lebih karena Persoalan Politik

JAKARTA, koranindonesia.id – Anggota Fraksi Demokrat di MPR RI, Mulyadi, menilai bahwa ketentuan pengisian unsur pimpinan di MPR bukan persoalan tatanan hukum. Tapi adalah persoalah politik.

“Maka dari itu tidak ada formulanya dan tidak ada ketentuan-ketentuan yang mengatur lima pimpinan anggota MPR itu terdiri dari partai apa aja dan sebaiknya apa. Yang ada itu kemudian muncul usulan dari Pakar Hukum Tata Negara, bagaimana kalau Ketua DPR nya adalah dari nasionalis dan  kalau yang MPR nya agak sedikit sedikit mengarah ke Religius,” kata Mulyadi dalam acara Diskusi Empat Pilar MPR ‘Menjaga Politik Kebangsaan, Layakkah Semua Fraksi di Kursi Pimpinan MPR” di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (8/7/2019).

Maka dari itu, sambung Mulyadi, kalau belajar dari peristiwa terjadi 2009-2014, memang tidak ada aturan yang baku.

Menurutnya, Demokrat sudah menunjukkan sebagai partai pemenang pada 2009, walaupun PDI-P waktu itu , SBY maju sebagai presiden sebagai pemenang,  rival beliau adalah Megawati Soekarnoputri. “Tapi pada saat itu kursi pimpinan MPR diserahkan kepada Pak Taufik Kiemas dari PDI-P, itu bagian dari mendistribusikan fungsi kekuasaan,” terangnya.

Jadi memang sebaiknya fungsi kekuasaan ini  didistribusikan secara lebih merata,  “Saya tentu lebih cenderung berpendapat, sebaiknya yang sudah mendapat kursi di DPR tentu memperioritaskan yang belum di MPR. Inikan kalau kita bicara distribusi,” tandas Mulyadi. Sedikit kembali ke Undang-Undang MD3, Mulyadi yang adalah anggota Pansus MD3 sebelum direvisi-revisi dan memang pada saat itu,  PDI-P sebagai pemenang tapi tidak berada sebagai pimpinan DPR.

“Yang terjadi, hampir tiga bulan kita tidak produktif. DPR cuma datang,  nggak jelas ngapain ke kantor, karena terjadi stagnasi. Seperti tadi dikatakan ada upaya-upaya membuat  pimpinan bayangan dan lain sebagainya dan lebih lucunya lagi waktu itu,  saya termasuk yang tidak setuju paket pimpinan DPR itu dipilih secara terbuka. Katanya pemilihan tapi terbuka lebih lucu lagi,” jelasnya.

Padahal di DPR ini kalau memilih orang kan biasanya tertutup. Tetapi  disana terlihat bahwa memang udah ada sekenario bahwa calon pimpinan DPR pada waktu itu memang sudah mengarah kepada yang bukan pemenang untuk memenangkan PDIP.

“Jadi bukan hanya dipaket pimpinan DPR saja. Namun di paket pimpinan komisi, nyaris tidak ada sama sekali. Sehingga yang lebih  lucu lagi. Ini menunjukkan bahwa cara berpikir kita itu tidak linier dengan kepentingan yang sebenarnya. Pada saat telah berjalan baru kita ingat, pada bebarapa tahun berjalan dibuatlah perubahan UU MD3 akhirnya ditambah pimpinan DPR dan  MPR ditambah pimpinan komisi,” tukas Mulyadi.(Mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.