Catat, DPR Setuju Pelanggan Prostitusi Dihukum Berat

JAKARTA, koranindonesia.id – Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, menegaskan, meskipun yang namanya prostitusi itu umurnya itu sesuai dengan peradaban manusia itu sendiri, namun tetap harus ada hukum yang menjerat pelakunya.

“Saya setuju pengaturan soal prostitusi ini,  baik pelakunya,  pelanggannya apalagi mucikarinya dimasukkan dalam KUHP,” kata Nasir dalam Forum Legislasi ‘Akankan soal Prostitusi Masuk RUU KUHP Seperti Keinginan Polisi’ di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (19/2/2019).

Nasir setuju para pelaku bisnis prostitusi diberi ancaman pidana yang tegas. Karena ini adalah bentuk  kejahatan berdasarkan keyakinan masyarakat,  bahwa hal tersebut melanggar norma kesusilaan dan agama.

Oleh karena itu harus diatur dan tentu saja ini bisa kemudian membuat praktek ini tidak begitu berkembang biak.

“Nah, menurut  Kapolda Jawa Timur  ketika kasus ini terjadi, merebak,  ditangkap kemudian diproses itu sepi peminatnya di Jakarta, jadi banyak pelanggan, pengguna gak berani dan tiarap. Tapi Jakarta sepi ada tempat lainnya kemudian hidup dan saya ga sebut tempatnya,” terang politisi PKS ini.

Jadi, lanjutnya, ancaman yang  tegas sehingga ini bisa menyelamatkan norma-norma susila dan agama.

“Jangan sampai kita membiarkan ada pendapat mengatakan, ya apa salahnya si A itu,  toh dia menjual tubuhnya sendiri,  jangan sampai pendapat itu menjadi liar dan kemudian diyakini oleh masyarakat,” tandasnya.(Mar)

 

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.