Banner pemprov Sumsel Vaksin
Muba Bayar Pajak

Catat, Azis Syamsuddin Minta Pemotongan Cuti Bersama 2021 Harus Konsekuen

JAKARTA, koranindonesia.id – Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin mendukung kebijakan Pemerintah terkait dengan pemotongan cuti bersama di tahun 2021.

Dimana, sebelumnya tujuh hari menjadi dua hari, sebagai langkah menekan penyebaran Covid-19.

“Mobilitas masyarakat selalu tinggi hingga memberikan dampak pada lonjakan kasus Covid-19 setiap libur yang cukup berkepanjangan, karena banyak yang ingin melakukan liburan ke destinasi wisata,” kata Azis dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (24/2/2021).

Politisi Golkar ini menilai kebijakan tersebut harus benar-benar dijalankan, pada tahap implementasinya, khususnya di daerah sebagai bentuk komitmen bersama dalam menekan kasus Covid-19.

Karena itu, dia meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengimbau kepada perusahaan ataupun kalangan industri untuk mengikuti kebijakan tersebut.

“Saya minta pemerintah mengimbau perusahaan ataupun industri agar mengikuti kebijakan tersebut dengan tidak memberikan cuti bersama bagi karyawannya. Hal itu agar dengan komitmen bersama seluruh pihak maka diharapkan dapat efektif menekan kasus Covid-19,” ujarnya.

Menurutnya, para pengusaha harus dapat menjalankan anjuran dan kebijakan Pemerintah tersebut demi terciptanya Indonesia sehat dan keinginan seluruh masyarakat untuk pulihnya ekonomi.

Selain itu, Azis juga mendorong TNI dan Polri untuk menyusun strategi mengawasi dan mengatur ketertiban dan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

“Aparat dan Satgas Covid-19 harus tegas mengawasi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan,” pungkasnya.

Diketahui, Pemerintah telah mengetok palu pemotongan cuti bersama tahun 2021 dari 7 hari menjadi dua hari. Hal ini dilakukan untuk mencegah peningkatan kasus Corona.

Bermula dari usulan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo mengusulkan libur Hari Raya Idul Fitri hingga libur tahun baru diperpendek. Hal itu bertujuan mencegah penyebaran COVID-19 saat libur panjang.

“Nanti akan kami juga mengusulkan supaya libur Idul Fitri, libur Tahun Baru nggak ada -5 atau +5 atau -10 atau +10 mungkin diperpendek saya kira,” kata Tjahjo dalam acara Penghargaan Pelayanan Publik Lingkup Polri yang disiarkan di kanal YouTube Kementerian PAN-RB, Selasa (16/2/2021).(Mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.