Banner Pemprov 17 Agustus

Catat, Antasari Azhar Bilang OTT Tidak Ada di Undang-Undang

 

JAKARTA, koranindonesia.id – Mantan Ketua KPK, Antasari Azhar, memastikan unsur Komisioner KPK sekarang terindikasi melanggar Undang-Undang No.30/2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupi.

Karena, terang Antasari, jelas dibaca di Pasal 21 ayat 5, itu disebutkan, bahwa komisioner KPK terdiri dari lima orang, dan lima orang itu harus ada unsur penuntut umum  dan unsur penyidik, harus ada.

“Kalau tidak ada hanya ada unsur penuntut  umum saja berarti melanggar undang-undang , nah, yang sekarang saya mau tanya, unsur Jaksa siapa? ada gak yang berlima itu. Berartikan sudah melanggar undang-undang,” papar mantan Jaksa ini dalam Dialektika Demokrasi “Mencari Pemberantas Korupsi Yang Mumpuni” di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (18/7/2019).

Sementara untuk ke depannya Antasari Azhar berharap, para Komisioner atau pimpinan KPK harus lebih pintar daripada anak buahnya. Apakah itu penyidik atau penuntut umum, harus lebih pintar.

“Sebelum perkara ke pengadilan harus dipaparkan dulu dengan  pimpinan. Kalau pimpinan  tidak bisa merespon paparan itu, apa yang terjadi. Nah, untuk pintar maka tolong Bu Yenti (Ketua Pansel Capim KPK – red) juga Bapak Trimedya  (Anggota Komisi III DPR – red) dalam Fit and Propert Test di DPR pertanyakan pimpinan itu,  apa beda unsur melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan. Dua itu saja. Mereka harus memaparkan itu dan kalau tidak bisa memaparkan itu, cari pekerjaan lain sajalah,” tandas Antasari.

Ketiga, sambungnya, untuk para calon pimpinan  ditanyakan juga pemahaman tentang OTT. Karena sebetulnya OTT ini  nggak ada di undang undang. Yang ada di undang undang tertangkap tangan, tidak ada O nya,” jelas Antasari.

Antasri berpesan, OTT yang sekarang ini tolong dipertnyakan.  Apakah suap menyuap, Apakah pemerasan oleh pejabat ataukah Gratifikasi,  gak jelas. Semuanya rompi kuning, gak jelas,” tukasnya.(Mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.