Banner sumsel

Capaian Retribusi Sampah Tidak Maksimal

DLHK Klaim Lantaran Minimnya Mobil Sampah

PALEMBANG, Koranindonesia.id – Retribusi sampah yang menjadi salah satu pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang, terpantau sejak tahun lalu capaiannya tidak maksimal. Hal tersebut juga menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang belum lama ini.

Walikota Palembang, Harnojoyo mengatakan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Palembang mesti bekerja lebih ekstra lagi untuk memaksimalkan capaian retribusi sampah baik dari rumah tangga maupun badan usaha seperti restoran dan perhotelan.

“Retribusi sampah tahun 2017 ditargetkan Rp5,3 miliar, terealisasi Rp4,7 miliar. Tahun ini ditarget Rp5,8 miliar terealisasi sampai Oktober Rp4,6 miliar atau 69 persen. Masih ada waktu di November dan Desember,” katanya.

Minimnya capaian retribusi sampah ini diklaim Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Palembang, Faizal AR, lantaran terbatasnya jumlah armada pengangkut sampah.

Faizal mengatakan, kurangnya jumlah truk membuat pengangkutan sampah kurang maksimal. Idealnya kota Palembang membutuhkan190-250  truk pengangkut sampah. Namun, saat ini yang dimiliki oleh DLHK Kota Palembang hanya separuhnya, yakni 105 mobil. Menurut Faizal, dari jumlah itu, hanya sekitar 75 mobil yang normal, dan 48 mobil diantaranya bertugas untuk mengangkut sampah di pasar.

“Kuncinya itu mobil sampah optimal dan didukung oleh Tempat Pembuangan Sampah (TPA) yang mumpuni. Tapi sekarang jumpah armada yang kita punya itu tidak ideal, jadi ada saja sampah yang tidak terangkut, selain itu TPA Sukawinatan juga daya tampung tidak sampai 1 tahun lagi, kita upayakan membuang di TPA Karyajaya,” jelasnya.

Retribusi sampah ini menurutnya diterapkan diantaranya pada rumah tangga, restoran dan juga perhotelan. “Tarifnya tidak sama tergantung besarnya jenis usaha, ya paling sekitar Rp25.000 – Rp50.000 perbulan. Tapi yang paling besar ini hotel. Saya tidak hapal nilainya,” tukasnya.

Anggota Fraksi PDIP, Misobah HM Sahil mengatakan, pihaknya meminta kepada DLHK Palembang bisa bekerja maksimal dan lebih optimal menggali potensi retribusi sampah. DLHK bisa melakukan inovasi untuk memenuhi dan mencapai target tersebut. Misalnya dengan jemput bola kelapangan dan menyosialisasikan bahwa, ada retribusi sampah yang harus dibayar.

Sebab, menurutnya selama ini target yang ditentukan tidak pernah tercapai. Padahal, hasil dari PAD tersebut untuk pembangunan daerah. Artinya semua untuk kepentingan rakyat. Misalnya pembangunan jalan, drainase dan lainnya.

“Kami lihat, DLHK Palembang tidak optimal. Kami minta optimalkan retribusi sampah, sehingga target bisa tercapai,” ujarnya. (Iya)

 

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.