BANNER Dukung 5m
Banner pemprov Sumsel Vaksin

Cak Imin Ingatkan Negara Wajib Hadir Pastikan Kesejahteraan Masyarakat

 

JAKARTA, koranindonesia.id – Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar meminta negara untuk wajib hadir memastikan kesejahteraan masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Menurutnya, kehadiran negara merupakan solusi atas dampak masalah yang dihadapi masyarakat.

“Itu adalah esensi bagi negara hadir untuk memberikan jalan keluar bagi rakyatnya. Karena UUD secara gamblang, mengamanatkan melindungi segenap tumpah darah bangsa serta memajukan kesejahteraan umum,” ujar Muhaimin, saat berpidato dalam acara peluncuran buku berjudul “Negara dan Politik Kesejahteraan,” di Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta, Kamis (18/3/2021).

Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin merasa, Pemerintah perlu reorientasi politik kesejahteraan. Lebih lanjut, dia menjelaskan, pengelolaan negara arah politik kesejahteraan terletak pada komitmen negara dalam memberikan keleluasaan, akses, peluang pada warga dalam meningkatkan taraf hidup serta pengaturan institusional yang dapat menjamin kesejahteraan.

Ketua Umum PKB ini menyebutkan, setidaknya terdapat empat langkah fundamental untuk mewujudkan visi politik kesejahteraan. Pertama, negara harus menjadikan sistem jaminan sosial baikbdalam jangka pendek maupun jangka panjang.

“Kedua, komitmen politik kesejahteraan harus dimulai dengan pemenuhan hak dasar warga negara, pembangunan berbasis sumber daya produktif perekonomian sebagai penopang sistem jaminan sosial,” paparnya.

Oleh karen itu, dia meminta agar Negara tidak boleh hanya mendorong equity of opportunity, tetapi juga proaktif membantu menuju keadilan sos ial. Jadi Afirmasi tetap menjadikan kewajiban negara untuk hadir.

Ketiga, tambah Cak Imin, politik kesejahteraan harus bertindak pada asas bahwa pertumbuhan ekonomi neserta hasil pembangunann yang dihasilkan harus berorientasi pada pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Keempat, menciptakan pemerintahan kuat dan responsif terhadap persoalan publik. Baginya, langkah ini bisa dimulai dengan inovasi pelayanan publik.

“Nih problem yang belum tuntas juga bagaiamana agar birokrasi negara teras utama pelayanan publik yang memadai,” tandasnya.(Mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.