Banner Pemprov 2020
Banner 23 September

Buruh Sebut Influencer yang Dibayar Kampanyekan Omnibus Law Tidak Punya Hati Nurani

JAKARTA, koranindonesia.id – Beberapa hari terakhir, sejumlah Influencer ikut mengkampanyekan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja) yang masih dalam tahap pembahasan di DPR. Kampanye dengan tagar #IndonesiaButuhKerja lewat media sosial ini, Influencer dikabarkan menerima bayaran dari Rp5 juta hingga Rp10 juta per unggahan.

Terkait hal itu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengecam apa yang dilakukan para Influencer yang bersedia mengkampanyekan Omnibus Law di tengah perjuangan kaum buruh, tokoh masyarakat, petani, nelayan, aktivis HAM, dan lingkungan hidup yang berpeluh keringat serta air mata menolak Omnibus Law.

Menurut Presiden KSPI Said Iqbal, Omnibus Law akan merugikan buruh dan masyarakat kecil. Tapi sayangnya, para Influencer justru menerima bayaran untuk mengkampanyekan RUU Cipta Kerja tanpa memahami isinya yang merugikan rakyat Indonesia.

“Jika memang mereka masih punya hati nurani dan empati kepada orang-orang kecil, kami meminta agar mereka segera mencabut unggahannya di Twitter, Instagram, dan media sosial yang lain. Selanjutnya meminta maaf kepada rakyat Indonesia,” kata Said Iqbal dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Minggu (16/8/2020).

Adapun permasalahan mendasar yang ditolak KSPI dari Omnibus Law yang merugikan buruh dan rakyat kecil adalah menghapus upah minimum yaitu UMK dan UMSK dan memberlakukan upah per jam di bawah upah minimum, mengurangi nilai pesangon dengan menghilangkan uang penggantian hak dan mengurangi uang penghargaan masa kerja, penggunaan buruh outsourcing dan buruh kontrak seumur hidup untuk semua jenis pekerjaan, waktu kerja yang eksploitatif dan menghapus beberapa jenis hak cuti buruh serta menghapus hak upah saat cuti.

Lebih lanjut, kata Said Iqbal, Omnibus Law juga akan mempermudah masuknya TKA buruh kasar di Indonesia tanpa izin tertulis menteri, mereduksi jaminan kesehatan dan pensiun buruh dengan sistem outsourcing seumur hidup, mudahnya PHK sewenang-wenang tanpa izin pengadilan perburuhan, menghapus beberapa hak perlindungan bagi pekerja perempuan, dan hilangnya beberapa sanksi pidana untuk pengusaha ketika tidak membayar upah minimum dan hak buruh lainnya.

Selain itu, juga ada permasalahan lingkungan persoalan di sektor kelistrikan, Amdal, kebebasan pers, hak petani atas tanah, dan lain sebagainya.

Di saat yang sama, KSPI juga mengecam tindakan oknum yang menggunakan para pesohor dan artis untuk “membohongi rakyat” tentang RUU Cipta Kerja.

“Padahal pemerintah dan DPR sudah mengetahui jika penolakan terhadap Omnibus Law semakin meluas dan masif untuk menolak RUU Cipta Kerja. KSPI meminta pemerintah tidak menggunakan cara-cara yang tidak beretika dan tidak memiliki sense of crisis,” kata Said Iqbal.(Mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.