Banner sumsel

Bupati-Kejari Muba Bakal MoU Tentang Penanganan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara

SEKAYU,koranindonesia.Id – Bupati Musi Banyuasin (Muba), H Dodi Reza Alex dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Muba bakal menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) tentang Penanganan Masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) yang rencananya akan dilakukan pada November ini di Auditorium Pemkab Muba.

Demikian dikatakan Kepala Bagian Hukum Setda  Kabupaten Muba, H Yudi Herzandi MH saat diwawancarai, Jumat (2/11/2018).

“Penandatanganan kesepakatan bersama ini merupakan wujud nyata peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam bidang perdata dan tata usaha negara, baik bagi Pemerintah Kabupaten Muba maupun bagi Kejari Muba.

Ini juga menunjukkan bahwa kejaksaan sebagai pengacara negara tidak saja berperan dalam melaksanakan tugasnya dalam bidang-bidang hukum tertentu saja, tetapi juga berperan dibidang hukum lainnya seperti dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat yang optimal kepada instansi pemerintah,” ujarnya.

Dikatakannya juga kerjasama itu menunjukkan bahwa hubungan pemerintah daerah dengan kejaksaan selama ini terjalin dengan baik.

“Harapan kedepan dengan adanya kesepakatan bersama dibidang perdata dan tata usaha ini persoalan dibidang perdata dan tata usaha negara yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin baik di dalam maupun di luar pengadilan dapat terselesaikan dengan baik,” katanya.

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam MoU tersebut meliputi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat  No. 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja,   Dalam Lingkungan  Daerah  Tingkat I Sumatera  Selatan, sebagai Undang-Undang; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia,serta Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/AJ/01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Jaksa Agung Nomor 018/A/JA/07/2014 tentang Standar Operating Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara.  (ril)

 

 

 

 

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.