Bupati Bogor Ade Yasin Laporkan Media Lampu Hijau ke Dewan Pers

JAKARTA,koranindonesia.id-Bupati Bogor Ade Yasin, melaporkan media Lampu Hijau ke Dewan Pers atas pemberitaan dirinya terkait Pemilu 2019. Sebagai Dewan Pengarah Tim Kampanye Daerah (TKD) Jawa Barat Jokowi-Ma’ruf Amin, Ade merasa dirugikan atas pemberitaan media tersebut.

Ade Yasin mengatakan dirinya melaporkan media Lampu Hijau terlebih dalam pemberitaannya, Lampu Hijau tak ada satu pun menyertakan narasumber. Untuk itu, Ade Yasin inginkan Dewan Pers menguji tiga berita di media Lampu Hijau.

“Apakah sudah sesuai kode etik jurnalistik atau terjadi pelanggaran kode etik jurnalistik,” ungkap kuasa hukum Ade Yasin, Fitriati dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Senin (6/05/2019).

Fitriati menjelaskan, tiga berita yang dilaporkan kliennya ke Dewan Pers antara lain pertama, berjudul ‘Gawat, Bupati Bogor Diduga Sunat Dana Saksi Pilpres Paslon Jokowi-Amin’. Berita tersebut diketahui ditayangkan di portal berita www.lampuhijau.co.id pada Kamis, 2 Mei 2019 pukul 19.07 WIB di rubrik Political News.

Dalam berita itu, Ade Yasin disebut menyunat atau memotong dana saksi berkisar Rp50 ribu sampai Rp74 ribu per saksi. Pemotongan dilakukan pada kurun waktu 25 April 2019 sampai 2 Mei 2019. Adapun jumlah saksi di Kabupaten Bogor untuk paslon 01 pada Pilpres dan Pileg 2019 sekitar 14.000 orang.

Kemudian, berita kedua di rubrik dan hari yang sama dengan judul ‘Heboh! Dana Saksi Digunakan Bupati Bogor untuk Nyawer Ipar?’.  Di berita kedua itu, dana saksi yang disunat Ade Yasin disebut dipakai untuk nyawer atau membeli suara yang diperuntukkan bagi caleg DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dapil Jabar V bernama Elly Halimah Yasin.

Elly Halimah Yasin atau dikenal Elly Rahmat Yasin adalah istri mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin yang terkena kasus korupsi. Elly Yasin merupakan kakak ipar Ade Yasin. Sedangkan berita ketiga berjudul ‘Dana Saksi Capres 01 Diduga Disunat dan Digunakan Bupati Bogor Buat “Nyawer” Suara Ipar’ di Surat Kabar Lampu Hijau edisi Jumat, 3 Mei 2019.

“Apakah boleh menggunakan sumber anonim? Masa berita gak ada narasumbernya satu pun. Kita minta Dewan Pers menguji apa boleh nulis berita tanpa satu pun narasumber,” terangnya.

Menurutnya, langkah pelaporan ke Dewan Pers ini bukan merupakan upaya mengkriminalisasi media, melainkan bentuk penghormataan terhadap kemerdekaan pers. Fitriati mengatakan, langkah yang diambil bersama empat kuasa hukum lainnya, yaitu Rosadi, Deni Firmansyah, Ikhsan Andriyas, dan Usep Supratman sudah sesuai amanat UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers.

“Yang menerangkan jika terjadi sengketa pemberitaan, maka jalur penyelesaiannya melalui Dewan Pers,” tandasnya. (erw)

 

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.