Banner sumsel

Buntut Aksi P5, Ketua dan Sejumlah Komisioner KPU Palembang Diperiksa

PALEMBANG, koranindonesia.id – Setelah aksi damai perhimpunan pemuda pemudi peduli pemilu (P5) yang mendatangi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Palembang pada pukul 13.00 WIB, Selasa (24/4/2018).

Panwaslu Kota Palembang akhirnya memanggil dan memeriksa Ketua KPU Palembang Syarifudin terkait laporan dari para pendemo. Ketua KPU Palembang diperiksa Panwaslu mulai pukul 14.00-17.00 WIB, hari ini.

Syarifudin mengatakan, pemeriksaan kepada dirinya terkait prosedur penyusunan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) hingga penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pelaksanaan Pilkada Kota Palembang 2018 nanti.

“Intinya saya menceritakan saja. Pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) ulang tidak ada, kalau perbaikan iya. Mungkin ada sistem yang salah. Itu bisa-bisa saja terjadi. Ada selisih 123.000 pemilih antara Daftar Pemilih Sementara (DPS) dengan DPT,” kata Syarifudin.

Menurutnya, jika Panwaslu Kota Palembang mau mencermati hasil penetapan DPT saat dilakukan rapat pleno penetapan sebelumnya, diakuinya memang ada perbedaan jumlah pemilih antara DPS hingga ditetapkan sebagai DPT hingga mencapai 123.000.

“Waktu pleno ya angka itulah yang keluar. Masalah ada di sistem informasi data pemilih (sidalih) itu yang ada missed, kita tidak bisa mencermati itu. Memang benar ada perbedaan 123.000 antara DPS dengan DPT,” paparnya pula.

Meski demikian diakui Syarifudin, pihaknya tidak bisa merubah DPT. Kecuali atas perintah Panwaslu. “Kami tidak boleh memperbaiki kecuali perintah Panwaslu. Kami cermati lagi dan teliti ulang,” pungkasnya.

Sementara, Ketua Panwaslu Palembang M. Taufik mengatakan bahwa pemeriksaan ini tidak ada hubungannya dengan aksi yang dilakukan oleh masyarakat. Tetapi sudah direncanakan dan dilayangkan surat undangan pemeriksaan.

“Kebetulan saja hari ini ada aksi, karena proses pemeriksaan bukan serta merta tapi harus melalui kajian dan rapat pleno,”katanya

Anggota Panwaslu Palembang Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran (HPP) Darsi Elyanto mengakui, pihaknya telah memeriksa ketua KPU Palembang, serta sejumlah komisoner KPU Palembang lainnya yakni Devi Yulianti, Abdul Karim Nasution, Rudi Pangaribuan dan Kasubag Data dan Informasi KPU Kota Palembang. “Kita panggil mereka untuk melakukan klarifikasi terkait dugaan penggelembungan DPT yang dilaporkan elemen masyarakat Kota Palembang,” pungkasnya.(win)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.