Banner sumsel

BPN Prabowo Sesalkan Putusan Bawaslu yang Lebih Persoalkan Link Berita Online

JAKARTA, koranindonesia.id – Relawan IT BPN menyesalkan keputusan Bawaslu terkait laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu TSM. Dalam laporannya Dian Fatwa, salah satu anggota Relawan IT BPN mengklaim menemukan beberapa pelanggaran pasal 286 ayat (1) UU No. 7/2017 tentang Pemilu, dimana pasangan calon (paslon) dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.

“Ini putusan aneh, bukti yang kami sertakan adalah Peraturan Pemerintah (PP) No 15/2019 tentang kenaikan gaji ASN. Link berita hanya menguatkan, bahwa memang terbukti pemerintah telah memberikan kenaikan gaji kepada seluruh ASN. Kenapa yang dijadikan alasan link berita, bukan saksi yang kami siapkan dan Peraturan Pemerintah,” kata Dian di Jakarta, Senin (20/5/2019).

Lebih jauh Dian menganggap, putusan Bawaslu tidak fair karena saksi-saksi yang telah disiapkan belum diberi kesempatan untuk menyatakan adanya pelanggaran TSM.

Padahal PP Nomor 15/2019 menurut Dian, tidak ubahnya seperti caleg memberikan serangan fajar untuk mempengaruhi pemilih. Hanya bedanya ini dilegalkan, sementara caleg tidak punya otoritas legal seperti yang dipunyai oleh paslon petahana sebagai Presiden.

Semestinya, Bawaslu juga menilai link berita online yang menyatakan lembaga survei Charta Politika mengkonfirmasi, bahwa janji menaikkan gaji PNS memberikan dampak electoral positive terhadap paslon nomor urut 02, Joko Widodo – KH. Ma’ruf Amin.

“Ini kan sama saja money politic. Apa bedanya dengan caleg yang ngasih uang, ngasih sembako atau janji akan memberangkatkan umrah. Seorang caleg masuk penjara karena memberikan undian ibadah umrah. Ini ada paslon kebetulan Presiden, memberikan kenaikan gaji, PP diterbitkan pada 13 Maret, pada saat kampanye, malah laporannya ditolak. Saya gagal paham,” jelasnya.

Selain PP Nomor 15/2019, Dian juga menyertakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11/2019 tentang kenaikan gaji seluruh perangkat desa yang ditanda tangani pada 28 Februari 2019 serta nama-nama sejumlah saksi ASN.

Menurut Dian, mestinya Bawaslu memeriksa terlebih dahulu saksi serta bukti dan tidak langsung menolak laporannya. Apa yang dilakukannya adalah jalan yang paling konstitusional melihat adanya pelanggaran TSM. “Pada akhirnya rakyat akan menilai bagaimana penyelenggara pemilu 2019 tidak memiliki kredibilitas untuk menyelesaikan laporan-laporan kecurangan,” paparnya.
(mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.