Banner Pemprov Agustus

BPN Jangan Lepas Tangan Atas Terjadinya Sertifikat Ganda

JAKARTA, koranindonesia.id – Anggota Komisi II DPR RI Riyanta mengatakan, terkait dengan pembatalan produk administrasi seperti sertifikat tanah ganda yang diterbitkan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) perlu ada rumusan secara nasional dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

“Saat ini muncul beberapa pemberitaan yaitu ada sertifikat tanah ganda dan ini saya yakin banyak, lha ini bagaimana BPN secara kelembagaan bisa melakukan upaya-upaya administrasi untuk membatalkan sertifikat yang muncul setelah yang pertama,” kata Riyanta, Rabu (13/7/2022).

Politisi fraksi PDI-Perjuangan itu melanjutkan, jadi setelah muncul sertifikat yang kedua, ketiga dan seterusnya harus dibatalkan secara administrasi langsung dari Kementerian ATR/BPN. Hal tersebut merupakan produk administrasi negara harus sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) yang berlaku.

“Jadi jangan sampai persoalan-persoalan sengketa pertanahan dan konflik pertanahan, ketika masyarakat berupaya diselesaikan secara mediasi tetapi dari internal negara yang dalam hal ini adalah BPN, itu menyarankan pada para pihak untuk diselesaikan baik melalui perdata maupun pidana, ini tidak fair, karena ini negara,” tegasnya.

Legislator dapil Jawa Tengah III itu menambahkan, ketika dikemudian hari ditemukan dokumen palsu (sertifikat tanah ganda) secara kelembagaan, DPR bisa melaporkan kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) agar hal tersebut bisa diproses dan tidak terulang kembali.

“Komisi II DPR RI tentu fokus bagaimana kejahatan pertanahan ini bisa diselesaikan secara tuntas, apalagi presiden telah mengeluarkan kebijakan politik berupa peraturan presiden Nomor 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria, keputusan politiknya sudah benar, tinggal bagaimana bisa dilaksanakan operasionalnya,” tutupnya.(Mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.