Banner Pemprov 2020
3M Muba

BKSAP DPR Apresiasi Penanganan Pandemi oleh Pemprov Jabar

JAKARTA, koranindonesia.id – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Achmad Hafisz Tohir mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam merespons pandemi Covid-19. Dirinya menilai kinerja industri dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Pulau Jawa umumnya mengalami penurunan, tapi di Jabar justru tertinggi dan masih lebih baik daripada provinsi lainnya. Secara keseluruhan, Hafisz menilai Pemprov Jabar tetap menginginkan rakyatnya bekerja, tapi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Hafisz usai memimpin kegiatan BKSAP Day dengan tema “Peran Diplomasi Parlemen dalam Mendukung Upaya Optimalisasi Potensi Daerah Menuju Pembangunan Berkelanjutan di Masa Pandemi Covid-19,” di Ruang Pertemuan Gubernur Jabar, Bandung, Jumat (13/11/2020). Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Anggota BKSAP DPR RI Jon Erizal dan Didi Irawadi Syamsudin, serta sejumlah civitas academica dan mahasiswa Universitas Padjajaran dan Universitas Katholik Parahyangan.

“Saya melihat artinya apa, mereka (Pemprov Jabar, red) merespon Covid ini bukan sesuatu yang harus kita hindari, tetapi sesuatu yang harus ditaklukan, tetapi tanpa mengurangi aktivitas daripada kegiatan ekonomi yang ada di sini. Itu juga yang saya perhatikan, dan tetapi memang kasus-kasus (positif Covid-19) yang terjadi juga cukup tinggi, karena (populasi) penduduknya juga hampir 50 juta,” ungkap Hafisz, usai kegiatan BKSAP Day.

Politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) itu juga menilai langkah yang dilakukan Pemprov Jabar saat ini adalah keinginan untuk lepas dari pandemi. Hal itu terbukti dengan upaya Pemprov Jabar yang bekerja pada semua sektor, termasuk sektor ekonominya tidak ingin ketinggalan. Ekonomi masyarakat tetap berjalan, tetap menghindari Covid-19, dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan. Menurut Hafisz, yang paling penting adalah Pemprov Jabar tetap ingin rakyatnya bekerja.

“Dan itu cukup bagus, jadi SDGs (Sustainable Development Goals, red) di sini (Jabar) cukup berjalan lebih baik dari pada daerah-daeah tertentu yang kita khawatirkan. Dan kita mengapresiasi Jawa Barat terhadap konsep fix responsnya Gubernur Ridwan Kamil cukup responsif terhadap apa yang terjadi di Jawa Barat, terhadap kemunduran industri, terhadap tekanan ekonomi dan juga wabah Covid,” apresiasi Anggota Komisi XI DPR RI itu.

Guna mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional yang merupakan turunan dari SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), pemerintah daerah memiliki peran sentral dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan tersebut, dikarenakan kekhasan yang dimiliki seperti kedekatan dengan masyarakat sebagai subjek pembangunan itu sendiri, memiliki kewenangan dalam mengalokasikan dana untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Pemda dapat melakukan beragam inovasi, dan bertindak sebagai ujung tombak penyedia layanan publik serta kebijakan dan program nasional. Berbagai keunggulan Pemda tersebut harus dapat digunakan seoptimal mungkin dalam pelaksanaan dan pencapaian TPB di daerahnya masing-masing.

(MT) 

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.