Bintang Jasa Utama Bupati Lahat Disidangkan di Komisi Informasi Pusat

LAHAT,koranindonesia.id – Ketua LSM Plantari, Sanderson Syafe’i, ST, SH selaku pemohon dan aktivis penggiat keterbukaan informasi publik mengaku senang, karena setelah menunggu hampir satu tahun, akhirnya sengketa informasi publik antara pemohon LSM Plantari  Lahat  dengan Kementerian Sekretariat Negera  dan Kemensos RI terkait Bintang Jasa Utama dari Presiden yang diberikan kepada Bupati Lahat tahun 2016 disidangkan Komisi Informasi RI, Rabu (6/6/2018).

Ketua Majelis Komisioner Hendra J Kede, beranggotakan Wafa Patria Umma dan Cecep Suryadi mengatakan sidang yang dihadiri pemohon dan termohon ini merupakan sidang pertama yang beragendakan pemeriksaan awal.

“Pemeriksaan pada persidangan awal ini berkaiatan dengan kewenangan absolut, relatif, kedudukan hukum para pihak, dan pemeriksaan jangka waktu permohonan sengketa,” terang Ketua Majelis kepada para pihak.

Persidangan tersebut karena masih berangendakan pemeriksaan awal terhadap surat Plantari No: 006/PLANTARI/PS/VI/17 tanggal 14 Juni 2017 dengan Register No 080/VI/KIP-PS/2017 dengan termohon Kementerian Sekretariat Negara RI dan surat Plantari No: 003/PLANTARI/PS/VIII/17 tanggal 14 Agustus 2017 dengan Register No 102/VI/KIP-PS/2017 dengan termohon Kementerian Sosial RI yang keduanya ditujukan ke Ketua KI Pusat, maka belum dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara atau terhadap informasi yang menjadi sengketa dalam perkara ini.

Adapun informasi menjadi sengketa berkaitan Data Hasil Penilaian Kualifikasi dan Kriteria Umum dan Khusus Bintang Jasa Utama yang didapat Bupati Lahat Tahun 2016.

Usai pemeriksaan awal, Majelis Komisioner akan menentukan apakah sengketa informasi ini memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

“Sidang dengan agenda pemeriksaan awal sudah cukup, sidang selanjutnya akan ditentukan apakah sengketa ini memenuhi syarat atau tidak,” terang Ketua Majelis sembari menyatakan sidang diskors dan dilanjutkan pada Rabu (10/7/2018) ditempat yang sama. (nur)

 

 

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.