Banner sumsel

BIG – Komisi VII DPR RI Gelar Diseminasi di Tanjung Batu

INDRALAYA,koranindonesia.id  Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir menjadi pilihan bersama  antara Badan Informasi Geospasial (BIG) dengan mitra kerjanya Komisi VII DPR RI pada acara Diseminasi Informasi Geospasial yang mengambil tema “Sinergi Bersama Mewujudkan Satu Peta. Pelaksanaannya sendiri dilakukan di Gedung Serba Guna Tanjung Batu Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir.

Mengawali acara diseminasi yang dihadiri sekitar 100 peserta yang terdiri masyarakat, tokoh masyarakat serta akademisi ini, H Yulian Gunhar,SH,MH, Anggota Komisi VII DPR RI Dapil Sumsel, menjelaskan bahwa BIG adalah mitra kerja Komisi VII DPR RI. “BIG termasuk Kemenristek Dikti menjadi mitra kerja Komisi VII DPRI. BIG kerja utamanya adalah membuat peta. Banyak peta yang dibuat, makanya perlu sinergi dalam satu peta,” katanya.

Gunhar berpesan kepada para peserta diseminasi agar mempelajari paparan dari pemateri yang akan menjelaskan tentang apa itu peta dan pemenfaatannya terutama kebijakan satu peta untuk pembangunan wilayah Kabupaten Ogan Ilir.

“Kabupaten Ogan Ilir terdiri dari 16 kecamatan dan 241 desa, itu harus sinergi, dasarnya ya dengan kebijakan satu peta ini. Tentunya untuk mencegak tumpang tindih data Ogan Ilir,” katanya.

Gunhar menambahkan di Komisi VII DPR RI ada tiga kemitraan, yakni  Kementerian ESDM, Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kemenritek Dikti, termasuk di dalamnya adalah Badan Informasi Geospasial sebagai penyelenggara Informasi Geospasial.
Asisten II Setda Kabupaten Ogan Ilir mewakili bupati, Faisol Efendi,S.sos. M.Si mengatakan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir mengapresiasi diadakannya acara diseminasi. Karena kegiatannya sangat bermanfaat bagi Tanjung Batu dan seluruh Indonesia.

“Mudah-mudahan masyarakat adat yang hadir di acara diseminasi ini bisa memberikan masukan kepada pemerintah pusat yang hadir disini supaya investasi ke Balai Desa Tanjung Batu bisa masuk. Kita butuh orang lain yang punya uang untuk datang ke Ogan Ilir dan melakukan pembangunan. Jika tidak maka Ogan Ilir  akan tertinggal. Ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi yang datang dari pusat,” tambahnya.
Dengan adanya peta desa yang dilengkapi data desa, masyarakat bisa mengembangkan wilayahnya dengan menampilkan potensi wisata misalkan. Bentuknya yang digital akan lebih memudahkan untuk lebih mengenalkan wilayahnya. Informasi Geospasial bisa dibuat dan dikembangkan untuk percepatan pembangunan desa.

“Setiap Desa dengan jumlah luas ini akan dilengkap dengan peta batas-batas administrasi indikatif dengan citra satelit resolusi tinggi pada tahun 2018 ini. Program nasional penyelesaian pemetaan batas desa indikatif ini akan mendukung program pembangunan desa di kecamatan Tanjung Batu berbasis dijital online”, pungkasnya.

Kepala Pusat Pemetaan  dan Integrasi Tematik, Lin Rosalina,  menjelaskan dalam penyusunan peta tata ruang adalah mengecek konsistensi peta pola ruangnya dengan peta-peta yang lain supaya tidak terjadi tumpang tindih data.

“Peta tata ruang digunakan sebagai acuan RPJP/ RPJMN/ RPJMD, acuan Pemanfaatan Ruang, memberi kepastian hukum dasar pengendalian pemanfaatan ruang (perijinan lokasi dan sanksi),” pungkasnya. (snd)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.