Banner sumsel

Biaya Politik Mahal Penyebab Kepala Daerah Terjerat Korupsi

PALEMBANG, koranindonesia.id – Banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi, disebabkan mahalnya biaya politik saat mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Korupsi dilakukan untuk mengembalikan biaya yang dikeluarkan saat pilkada.

Demikian dikatakan Komisioner KPK Basariah Panjaitan dalam acara Pembekalan Anti Korupsi dan Deklarasi LHKPN di Aula KPU Sumsel, Selasa (10/4/2018).

“Disini sudah hadir  39 paslon yang ikut  Pilkada di Sumsel. Bapak ibu nanti akan jadi kepala daerah. Pertemuan ini makan biaya yang mahal. Mudah-mudahan bermafaat. Tujuannya acara ini adalah dalam rangka pembekalan nanti korupsi dan deklarasi LHKPN. Ini salah satu tugas KPK memberikan larangan supaya bapak ibu tidak masuk ranah tindak pidana korupsi. Supaya terwujud pilkada yang berintegritas. Saya percaya bapak ibu calon kepala daerah niatnya baik. Niatnya pasti baik, tujuan akhirnya untuk memperbaiki kesejahteraan daerah masing-masing,” ujarnya.

Basariah menjelaskan, tugas dari KPK adalah bagaimana mencegah  supaya tidak terjadi kejahatan.

“Bapak dan ibu nanti diberikan kewenangan. Bapak dan ibu nanti akan mengelolah uang yang banyak. Apalagi Sumsel kekayaannya luar biasa. Jangan sampai kesempatan ini dimanfaatkan umengambil uang negara untuk kejahatan. Untuk itu niat baik harus dipelihara, gunakan kesempatan untuk berbuat yang terbaik bagi daerah dan rakyatnya,” bebernya.

Dijelaskan Basariah untuk menjadi kepala kabupaten/kota bisa menghabiskan uang Rp 20 hingga Rp 30 miliar. Sedangkan untuk menjadi gubernur bisa menghabiskan uang hingga ratusan miliar.

Padahal kata Basariah, dari hasil LHKPN calon kepala daerah memiliki kekayaan rata-rata 8 miliar. Sementara yang dibutuhkan untuk menjadi kepala daerah kabupaten/kota berkisar Rp 20 sampai Rp 30 miliar. Maka modus yang digunakan untuk mencari dana adalah dengan cara ijon, yakni minta uang dimuka kepada yang mau membantu saat pilkada. Sedangkan calon petahanan mengambil lebih dulu.

Modus kedua kata Basariah, adalah mahar politik. Ini sulit dibuktikan tapi itu ada. Sedangkan $$Ketiga adalah dinasti politik. Ada suatu daerah ayahnya sudah menjadi dua  periode, kemudiannya anaknya mencalonkan diri sebagai kepala daerah, dan adiknya juga mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

“Menurut KPK politik dinasti ada indikasi untuk penguasaan daerah. Itu sebabnya menjadi atensi dari KPK,” ucapnya.

Pada kesempatan itu Basariah mengungkapkan, soal kemungkinan terjadinya serangan fajar, dia meminta Kapolda untuk memantau hal tersebut, karena serangan fajar bukan ranah KPK.

Seharusnya kata dia, rekrutmen calon kepala daerah itu dilakukan selektif. Guna meminimalisir terjadinya korupsi.

Menyinggung soal LHKPN, Basariah mengatakan, laporan itu nantinya akan dijadikan KPK untuk melakukan cross cek kekayaan kepala daerah setiap tahunnya. “Kalau bapak ibu melaporkan kekayaan Rp 10 miliar. Nanti setahun kemudian diliat pertambahan kekayaannya wajar atau tidak. Bapak dan ibu tidak usah khawatir. Ini pengawasan, kontrol kekayaan bapak ibu. Kalau bapak dan ibu ribet melaporkan nanti akan dibantu tim kita. Pendaftarannya online sangat mudah,” pungkasnya. (win)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.