Banner sumsel

Beriklan di Media Massa, TKN Jokowi-Ma’ruf Berpotensi Langgar Aturan Kampanye

JAKARTA, koranindonesia.id – Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin, berpotensi melakukan pelanggaran aturan kampanye pada Pemilu 2019, dengan menampilkan citra diri pasangan ini, dalam iklan penggalangan dana kampanye di sebuah media massa nasional.

Sementara, dalam pasal 1 ayat (35) Undang-Undang (UU) Nomor 7/ 2017 tentang Pemilu disebutkan, kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu, untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program, dan atau citra diri peserta pemilu. Adapun kampanye di media massa, baru dapat dilakukan pada 21 hari sebelum masa tenang.

Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar menyatakan, jika benar itu merupakan iklan kampanye, maka berpotensi melanggar pasal 276 dan 492 UU Nomor 7/ 2017. Berdasarkan pasal 276 ayat (2) UU Nomor 7/ 2017 disebutkan, kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf f (iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet) dan huruf g (rapat umum) dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang.

Sementara pasal 492 berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama I (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan. (FOTO/IST)

Sementara itu, Komisioner KPU Wahyu Setiawan menjelaskan, iklan Jokowi-Maruf tersebut telah menampilkan citra diri peserta pemilu. Dalam iklan tersebut ditampilkan foto Jokowi-Maruf, dengan nomor urut peserta pemilu, yaitu 01.

“Ya, kalau citra diri jelas sudah masuk ya. karena sudah ada nomor urut, itu kan sudah masuk kategori citra diri,” tandasnya di Gedung KPU RI, Rabu (17/10/2018)

Hanya saja, kata Wahyu, KPU belum membuat aturan atau norma yang mengatur citra diri untuk pasangan calon presiden. Ditegaskannya bahwa sampai saat ini dalam PKPU belum muncul norma yang mengatur citra diri paslon capres-cawapres, yang ada hanya citra diri parpol.

Wahyu mengimbau kepada seluruh pasangan calon, agar menahan diri untuk tidak beriklan di media massa. Baik itu media elektronik, cetak, maupun online. Karena, iklan berkampanye di media massa akan di fasilitasi oleh KPU mulai 24 Maret – 13 April 2019.

(erw)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.