Berbahaya, Usulan Soal Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

 

JAKARTA, koranindonesia.id – Mantan Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menilai usulan perpanjangan masa jabatan presiden dalam amendemen terbatas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan wacana yang berbahaya.

Politisi Gerindra yang sekarang menjabat Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI dengan Tltegas minta agar wacana itu dihentikan.

“Itu wacana yang berbahaya bagi demokrasi kita. Harus dihentikan karena itu akan memicu kontroversi dan kegaduhan,” kata Fadli Zon, di Jakarta, Minggu (24/11/2019).

Menurut Fadli, batas maksimum kepemimpinan dua periode dan setiap masa jabatan selama 5 tahun merupakan bagian dari konvensi bangsa Indonesia. Ini juga merupakan amanah reformasi.

“Itu sudah tertuang dalam konstitusi. Nanti kalau diubah, itu akan membuka seperti kotak pandora,” kata Fadli.

Fadli Zon mengatakan bahwa kotak pandora tersebut berupa persoalan berantai yang akan muncul ketika wacana itu diakomodasi dalam amendemen terbatas UUD NRI Tahun 1945. Jika dibiarkan bisa memicu timbulnya bola es amandemen lebih lanjut terhadap konstitusi negara.

“Orang mau mengubah apa nantinya bisa, nanti malah ada mempertanyakan dasar negara dan lain-lain yang membahayakan negara, “kan bisa saja orang minta semacam itu,” kata dia.

Sebaiknya, menurut Fadli Zon, siapa pun mesti menyudahi hal-hal yang bisa menimbulkan kegaduhan dan jangan memicu isu-isu yang membuat bangsa kacau. Fadli berharap persoalan ini segera berhenti.

Sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengusulkan masa jabatan presiden menjadi 7 tahun tetapi hanya satu periode. Sedangkan politisi PPP, Arsul Sani mengusulkan masa jabatan presiden bisa diperpanjang menjadi 3 x 5 tahun.

“Jika hanya satu periode, setiap presiden akan bekerja semaksimal mungkin, fokus bekerja buat rakyat dan tak memikirkan pemilu berikutnya,” kata Ketua DPP PSI Tsamara Amany dalam keterangan tertulisnya.

Menurut dia, masa jabatan satu periode akan membuat presiden terlepas dari tekanan politik jangka pendek dan lebih fokus untuk melahirkan kebijakan terbaik.(Mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.