Banner sumsel

Beralasan Undangan Ratu Hemas Gelondongan, Sekjen DPD RI  Perlu Dievaluasi

JAKARTA, koranindonesia.id  – Sekjen DPD RI Reydonnyzar Moenek harus dievaluasi dari jabatannya. Hal itu terkait pembatalan undangan terhadap Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas saat sidang tahunan DPD-DPR.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus mengatakan, setiap kesalahan kekeliruan administratif  yang dilakukan oleh pejabat negara, apalagi Kesekjenan suatu lembaga negara harus mendapat sanksi berupa evaluasi.

“Setiap kesalahan serius yang dilakukan oleh Pejabat, yang memunculkan persoalan tata negara, sudah seharusnya dievaluasi. Kerja sekjen itu harus berdasarkan aturan, bukan pesanan pihak tertentu,” kata Lucius, kepada wartawan, Jakarta, Rabu (21/8).

Menurutnya, ada beberapa kemungkinan terkait pencabutan nama GKR dari daftar undangan Sidang Tahunan MPR/DPD. Pertama, klaim pemecatan yang dilakukan oleh BK DPD nampaknya tak dikoordinasi dengan jajaran kesekretariatan DPD yang membuat sekjen DPD masih tetap mencatat Ratu Hemas sebagai anggota DPD.

Kedua, lanjut Lucius, bisa juga pemecatan itu memang cacat secara prosedural maupun substantif. Oleh karena itu, keputusan pemecatah itu tak bisa dieksekusi oleh Kesekjenan DPD. Menurutnya, Kesekjenan pasti paham prosedur administratif soal pemberhentian anggota.

“Kalau sekjen hanya menjadi “kaki tangan” pihak lain, saya kira tak ada alasan untuk mempertahankannya,” tegas Lucius.

Sebelumnya Sekjen DPD RI, Reydonnyzar Moenek, memberikan alasan terkait pembatalan undangan kepada Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Ratu Hemas mengikuti Tata Tertib saat Sidang Tahunan bersama DPR-DPD pada Jum’at (16/8/2019) lalu.

Menurut Donny, sapaan akrabnya, undangan yang sempat dikirim ke GKR Hemas awalnya berbentuk ‘gelondongan’. Kemudian pihak Kesekretariatan Jenderal DPD RI melakukan verifikasi terhadap undangan yang telah tersebar itu.

“Termasuk undangan yang sudah terkirim ke Ibu Ratu Hemas. Kemudian kami berkirim surat kepada Ibu Ratu Hemas dan Sekjen MPR RI untuk memberitahukan, bahwa undangan yang sudah terkirim ke ibu Ratu Hemas ditareik kembali dan tidak berlaku,” terang Donny kepada wartawan di Ruang Badan Kehormatan DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2019).

Donny kemudian memaparkan kronologisnya. Dari 3.100 undangan yang diundang oleh Sekretariat Jenderal DPD RI dan MPR RI dengan nama terundang yang sama. “Terhadap undangan dimaksud dikelompokkan berdasarkan tata urut keprotokalan dan didistribusikan secara simultan kepada pihak-pihak terkait,” terangnya.(Mar)

 

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.