Banner Pemprov 2020
Banner 23 September

Bentuk Intimidasi, Fadli Zon Kecam Ancaman Soal SKCK Terhadap Pelajar Tolak Omnibus Law

JAKARTA, koranindonesia.id – Politisi Partai Gerindra, Fadli Zon mengencam keras ancaman ‘blacklist’ SKCK Surat Keterangan Cukup Kelakuan) bagi para pelajar yang mengikuti demonstrasi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja. Mereka bakal sulit mendapatkan SKCK yang biasanya digunakan untuk melamar pekerjaan.

 

Fadli menilai, ancaman pihak kepolisian kepada para pelajar yang ikut demonstrasi adalah bentuk intimidasi yang menyalahi ketentuan dan melanggar prinsip-prinsip demokrasi bahkan hak asasi manusia (HAM).

 

“Berdemonstrasi, atau aksi mengeluarkan pendapat lainnya yang dilakukan secara damai bukanlah tindak pidana dan bukan pula suatu kejahatan,” ucap Fadli lewat akun twitternya @fadlizon, Minggu (18/10/2020).

“Tak pantas kalau aparat pemerintah membuat stigmatisasi negatif kepada para pelaku aksi tadi, atau menakut-nakuti mereka dengan sejumlah ancaman hukum,” sambungnya.

Fadli menegaskan, Polisi tidak bisa melarang para pelajar ikut berdemonstrasi. Menurutnya, tidak ada satupun undang-undang yang melarangnya. Sama seperti warga negara lain, di mana para pelajar juga memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

 

Lantas dia menyarankan agar kepolisian untuk segera membaca ketentuan tersebut di dalam UU Perlindungan Anak. Ia mengungkapkan, tidak ada larangan sebagaimana yang dikesankan oleh polisi. Undang-undang hanya melarang anak-anak itu dieksploitasi

 

“Kalau mereka dieksplotasi, seperti dibayar, atau sejenisnya, ini yang dilarang undang-undang. Kalau ikut karena kesadarannya sendiri, aparat pemerintah tak boleh menghalang-halangi mereka,” paparnya.

 

Fadli sempat menyinggung pihak yang meragukan atau mengecilkan kesadaran politik anak-anak pelajar SMA maupun STM. Dia menyebut orang itu pasti buta sejarah.

 

“Saya kira para pelajar kita, terutama anak-anak SMA dan STM, bukanlah anak-anak kemarin sore. Bahkan sejak zaman Belanda, para pelajar setingkat SMA sudah terlibat dalam berbagai aksi politik. Begitu juga yang terjadi pada tahun 1966, atau 1998, para pelajar kita dengan kesadarannya sendiri sudah biasa turun ke jalan. Pada usia itu, mereka memang sudah melek politik,” ungkapnya.

 

Sementara, Wakil Ketua MPR RI, Arsul Sani menyebut bahwa pihak kepolisian tetap harus menerbitkan SKCK untuk siapapun pelajar yang ikut demo. Pengecualian untuk pelajar yang ikut demo anarkis, maka ia sarankan tetap terbitkan SKCK dengan catatan di kepolisian.

 

“Saya juga tidak setuju kalo pelajar yang demo tidak bisa mendapat SKCK. Polisi tetap harus terbitkan SKCK, tapi Polisi bisa tuliskan catatan dalam SKCK bahwa pelajar yang bersangkutan pernah ikut demo jika demo-nya anarkis, apalagi pelajar yang bersangkutan melakukan ikut bertindak anarkis,” tulis @arsul_sani di Twitter, Kamis (15/10/2020).(Mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.