Banner pemprov Sumsel Vaksin
Muba vaksin maret 2021

Bawaslu: Revisi UU Pemilu Belum Perbaiki Kebutuhan Substansial

Jakarta,koranindonesia.id-Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu cenderung mengakomodasi kepentingan politik parlemen, dibandingkan semangat memperbaiki kebutuhan substansial. Akibatnya, revisi UU Pemilu kurang membahas secara serius hal-hal penting untuk meningkatkan kualitas pemilu.

Hal itu disampaikan anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja, dalam keterangannya usai acara Urgensi Pembahasan RUU Pemilu yang digelar secara virtual pada Minggu,(31/1/2021).

“UU Pemilu yang dibentuk cenderung kristalisasi kepentingan politik parlemen dibandingkan untuk kebutuhan substansial, memperkuat sistem pemerintahan dan sistem ketatanegaraan yang demokratis,” kata Bagja.

Menurut Bagja, dalam revisi UU Pemilu, umumnya lebih membahas parlementary threshold (PT), presidensial threshold, dan persoalan dapil.

Termasuk, perdebatan tentang sistem pemilu apakah terbuka atau tertutup karena ditemukan beberapa kegagalan dari sistem pemilu terbuka.

Hal-hal substansial dari revisi UU Pemilu, seperti penegakan hukum pemilu, kata Bagja, kadang dibahas terakhir dan ditempatkan terakhir.

“Isu penegakan hukum selalu terakhir, kemudian di tempat terakhir dan dibahas terakhir. UU Pemilu didominasi oleh seperti tadi, dapil, PT, sistem terbuka atau tertutup sehingga kemduian bagaimana penegakan hukum itu terjadi yang simultan dan komprehensif, itu menjadi persoalan,” urainya.

Bagja menambahkan, UU Pemilu juga cenderung bersifat eksperimen sehingga sistem pemilu rentan berubah.

Perubahan ini tentu menjadi permasalahan tersendiri kerena akan berdampak pada teknis penyelenggaraan Pemilu.

“UU Pemilu kita cenderung bersifat eksperimen, sistem sehingga rentan selalu berubah. Memang kemungkinan perubahan itu tiap lima tahun sekali,” tuturnya.

Sebelumnya, DPR RI tengah menyusun draf revisi undang-undang tentang Pemilu. Draf tersebut telah masuk dalam program legislasi nasional DPR 2021.

RUU Pemilu di antaranya membahas soal ambang batas parlemen dan ambang batas presiden.

RUU Pemilu tetap mencantumkan ambang batas presiden sebesar 20 persen. Angka ini tidak berubah dari ketentuan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Kemudian, ada ambang batas parlemen sebesar 5 persen.(YDR)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.