Bawaslu Minta KPU Perpanjang Waktu Masyarakat Pindah Memilih

JAKARTA,koranindonesia.Id-Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memperpanjang waktu masyarakat pindah memilih dari 17 Februari 2019 ke 17 Maret 2019.

Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan potensi pemilih kategori DPT (daftar pemilih tambahan) cukup besar sehingga membutuhkan dokumen surat pindah memilih (A5) agar dapat menggunakan hak pilihnya.

Menurutnya, adanya tambahan waktu perpanjangan laporan kepada masyarakat, akan memberikan kesempatan pemilih menggunakan hak pilihnya di tempat lain.

“KPU perlu meningkatkan strategi dengan melakukan pemetaan terhadap pemilih yang terkonsentrasi dalam satu lokasi, dengan pemilih cukup banyak. Misalkan saja sekolah menengah atas atau sederajat, perguruan tinggi dan pondok pesantren,” ungkapnya dalam keterangan resminya di Jakarta.

Guna mengidentifikasi kebutuhan dan ketersediaan surat suara dan kesiapan dalam penyediaan formulir A5. Perlu diketahui, setidaknya ada tiga pengelompokan daftar pemilih pada Pemilu 2019. Pertama, Daftar Pemilih Tetap atau DPT.

DPT ini adalah daftar pemilik Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang telah terdaftar dalam daftar pemilih sementara, hasil pemutakhiran yang telah diperbaiki PPS (panitia pemungutan suara) dan ditetapkan KPU/KIP (komisi independen pemilihan) kabupaten kota.

Kedua, Daftar Pemilih Tambahan atau DPTb. DPTb adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT, namun tidak bisa memberikan hak pilihnya di TPS yang bersangkutan, tetapi dapat memberikan suara di TPS lain. Sementara itu Daftar Pemilih Khusus atau DPK adalah pemilik KTP elektronik, namun tidak terdaftar dalam DPT atau DPTb.

“DPK ini yang memiliki hak pilih dan dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari pemungutan suara,” tandasnya. (Erw)

 

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.