Banner sumsel

Banyak Warga Kehilangan Hak Pilih, Bawaslu Rekomendasikan PSL di 484 TPS di Sumsel

PALEMBANG, koranindonesia.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) merekomendasikan agar dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU), Pemungutan Suara Susulan (PSS), ataupun Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) di Provinsi Sumsel.

Rekomendasi tersebut dikeluarkan Bawaslu Sumsel, menindaklanjuti laporan dan hasil pengawasan di seluruh TPS di Sumsel, yang didapati banyak warga negara kehilangan hak pilih atau pelanggaran pemilu berupa orang yang tidak berhak memilih melakukan pencoblosan di TPS.

“Untuk menjaga hak pilih warga negara, dan menegakkan prinsip keadilan pemilu, jajaran pengawas pemilu di Sumsel merekomendasikan agar dilakukan Pemilu Susulan, Pemilu Lanjutan hingga Pemungutan Suara Ulang,” ujar Ketua Bawaslu Provinsi Sumsel, Iin Irwanto dalam jumpa pers di Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumsel, Sabtu (20/4/2019).

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, anggota Bawaslu Provinsi Sumsel Junaidi, Iwan Ardiansyah, Syamsul Alwi dan Yenli Elmanoferi, Kasubag Hukum, Humas dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Sumsel Karlisun.

Dari laporan yang diterima Bawaslu, di Provinsi Sumsel terdapat sedikitnya 484 TPS yang berpotensi untuk digelar pemilu lanjutan. Dari jumlah tersebut 445 di antaranya berada di wilayah Kabupaten Banyuasin. Sementara sisanya, tersebar di Kota Palembang (25 TPS); Ogan Ilir (12 TPS) OKI (1 TPS); Prabumulih (1 TPS). Sementara untuk PSU digelar di 1 TPS di Banyuasin. “Salah satu penyebab dilakukannya PSU adalah jika ada orang yang tidak berhak memilih melakukan pencoblosan di TPS,” papar Iin.

Dijelaskannya, adapun Pemungutan Suara Susulan (PSS), digelar jika terjadi kerusuhan, gangguan, keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakitbakan seluruh tahapan penyelenggaran pemilu tidak dapat dilaksanakan.

Sementara PSL digelar jika terjadi kerusuhan, gangguan, keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaran pemilu tidak dapat dilaksanakan. “Untuk pelaksanaannya dilakukan 10 hari setelah hari pemungutan dan/atau penghitungan suara,” bebernya.

Pada hari pemungutan suara, Rabu (17/4/2019), Bawaslu Sumsel dan jajaran menemukan sejumlah masalah. Dari hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Sumsel melakukan sejumlah langkah untuk menjaga hak pilih setiap warga negara yang berhak memilih.

“Selain melakukan pengawasan langsung, kami juga menerima aduan dari masyarakat yang menyampaikan bahwa mereka tidak bisa mencoblos karena masalah-masalah teknis. Menanggapi laporan tersebut, kami langsung meresponsnya dengan melakukan investigasi ke sejumlah TPS bermasalah,” imbuh Iin pula.

Langkah yang dilakukan Bawaslu Sumsel tersebut, menurut Iin, diikuti oleh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota di Sumsel hingga jajaran di tingkat bawah. “Kami telah memerintahkan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menindaklanjuti aduan masyarakat, dan menjaga hak pilih warga negara,” tutur Iin.

Dari hasil pengawasan, terdapat ratusan permasalahan di TPS. Namun, sebagian diantaranya sudah bisa diselesaikan di tingkat TPS. “Misalnya jika terjadi kekurangan surat suara, namun bisa diselesaikan dengan mengambil surat suara dari TPS terdekat,” tandas Iin.
(ded/rel)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.