Bhintan Shalawat

Bantah Kriminalisasi Ulama, Jokowi: Kalau Ada Masalah Hukum Pasti Dipanggil Aparat

LAMPUNG, koranindonesia.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah tuduhan bahwa pemerintah telah melakukan kriminalisasi terhadap ulama. Ia menyatakan, siapapun kalau ada masalah hukum pasti dipanggil oleh aparat hukum.

“Menteri ada, menteri yang masuk sel juga ada, iya ndak? Gubernur masuk sel? ada. Bupati masuk sel? Ada,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan usai menyerahkan 814 sertifikat tanah wakaf, di Masjid Istiqlal, Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Jumat (8/3/2019) siang.

Kepala Negara meminta, jangan nanti kalau masuk sel ngomong dikriminalisasi. Kalau punya masalah hukum, sebut Jokowi, ya pasti masuk sel. “Pasti akan dipanggil oleh aparat hukum, disidik, diperiksa. Siapapun,” imbuh Jokowi, dilansir setkab.go.id, Jumat (8/3).

Tetapi kalau ada ulama yang tidak memiliki salah, kalau ada yang dikenakan hukum kemudian masuk ke sel, Presiden Jokowi meminta agar hal tersebut disampaikan kepada dirinya. “Saya urus kalau hal-hal seperti itu. Itu namanya kriminalisasi. Orang enggak salah tahu-tahu dimasukkan sel. Itu namanya kriminalisasi,” ucap Presiden.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan, sekarang ini banyak yang namanya fitnah, dan kabar bohong (hoaks) menyebar dimana-mana. Apalagi menjelang bulan politik, yang tak kurang lebih 40 hari lagi, semakin marak dimana-mana. Untuk itu, Presiden menitipkan pesan kepada para ulama, kiai, para tokoh-tokoh yang ada di kampung dan di desa, agar dapat meluruskan. “Jangan sampai masyarakat ini resah, gara-gara urusan yang namanya hoaks, yang namanya kabar fitnah, kabar bohong yang biasanya dimulai lewat media sosial,” tuturnya.

Menurut Jokowi, sekarang ini (penyebaran hoaks) bukan hanya terjadi di media sosial saja, tapi sudah dari pintu ke pintu. Kalau yang ditambahkan itu benar, Presiden mengatakan, dirinya tidak ada masalah. “Katakan yang benar itu benar, katakan yang salah itu salah, katakan yang haq itu haq, yang bathil itu bathil. Sudah,” sebut Jokowi.

Jokowi juga menyampaikan, dirinya tidak senang dipuji-puji. Tapi juga, jangan sampai ada yang menuduh-nuduh dirinya itu PKI, sebab dirinya lahir pada 1961, sementara PKI dibubarkan pada 1965-1966. “Umur saya baru 4 tahun. Enggak ada PKI balita,” paparnya.

Presiden juga menyindir isu, pemerintah nantinya akan melarang azan. Dipastikannya, tidak ada seperti itu. “Negara kita ini negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, kok azan dilarang? Logikanya kan nggak masuk. Tapi di bawah itu, terus dihembus-hembuskan, dan yang percaya itu tidak kecil,” ungka Presiden seraya menambahkan, berdasarkan survei, yang percaya akan isu itu ada 9 juta orang lebih.

Ia juga menyampaikan ada lagi fitnah, kabar baru yang disebarkan dua bulan ini dari pintu ke pintu, bahwa pemerintah nanti akan melegalkan pernikahan sejenis. “Logikanya juga enggak masuk. Indonesia ini adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, dengan norma-norma agama yang dianut sangat sesuai dengan syariat, serta nilai-nilai tata krama, etika, dan budaya,” pungkasnya.

Mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan itu antara lain Seskab Pramono Anung, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Jalil, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Gubernur Lampung Ridho Ficardo.

(ded)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.