Banner Pemprov 2020
Banner 23 September

Bahas Harun Masiku, Komisi III DPR Bakal Panggil KPK

JAKARTA, koranindonesia.id – Komisi III DPR RI akan memanggil Komisi Pemberantasa. Korupsi (KPK) untuk melakukan rapat ihwal keberadaan Harun Masiku pekan depan. Dalam rapat ini Komisi Hukum DPR akan menanyai dua institiusi yang menjadi pemberi keterangan mengenai Harun, yakni Ditjen Imigrasi Kemenkumham dan KPK.

“Bagaimanapun tentu harus kita dengar dari KPK. Kebetulan hari Senin (27/1) kita rapat dengan KPK. Saya kira itu aspirasi publik, banyak persoalan saya kira,” kata Anggota Komisi III DPR RI Mulyadi saat dikonfirmasi, Kamis (23/1/2020).

Mulyadi mengungkapkan, dalam rapat yang direncanakan pekan depan itu, komisi III ingin menerima keterangan yang jelas dari KPK, hal tersebut sebagai tindak lanjut atas informasi Dirjen Imigrasi kemarin. Konfirmasi itu juga menuntut agar kabar yang beredar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.

“Nanti kita rapat dengan KPK apa informasi-informasi yang beredar di masyarakat tentu kita sampaikan ke mereka. Kita sampikan, kita tanyakan, supaya informasi yang simpang siur ini tidak menjadi informasi yang liar. Apa sebetulnya yang tejadi,” ujarnya.

Mulyadi beranggapan DPR maupun masyarakat belum bisa memperoleh informasi yang akurat. Apalagi, terkait pernyataan Menkumham Yasonna Laoly soal keberadaan Harun yang berbeda dengan pernyataan Ditjen Imigrasi.

Mulyadi juga menyinggung soal kinerja Kemenkumham sendiri. Ia mengimbau agar institusi hukum dan HAM itu dapat memberikan informasi sejelas mungkin pada publik. Ia juga mengkritik, pemerintah seharusnya tidak berbohong dalam menyampaikan informadi, terlebih menyangkut pihak yang terlibat perkara hukum.

“Masak pemerintah berbohong, kan enggak mungkin dong. Namanya pemerintah. Pemerintah itu adalah lembaga yang sangat dipercaya oleh rakyat. Saya yakin tentu kalau memang ada bukti bukti yang jelas temtu akan disampaikan,” kata Mulyadi.

Mulyadi menegaskan, tidak ada perkara hukum yang boleh disepelekan. Kasus pidana yang merusak sistem negara kata Mulyadi menjadi borok yang harus terus diberantas.

“Apa kepentingannya bagi pemerintah untuk melindungi Harun Masiku yang tersangka buron sekarang kan. Saya kira semua pihak punya kepentingan untuk menyelesaikan persoalan korupsi ini,” pungkas Mulyadi. (Mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.