Aturan Kenaikan PBB Tetap Dijalankan Pemkot Palembang

PALEMBANG, Koranindonesia.id — Meski keluhan masyarakat atas naiknya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terus disuarakan, namun Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang berencana akan tetap melaksanakan aturan tersebut. Pemkot mengklaim kenaikan sudah berdasarkan perhitungan yang benar.

Inspektur Kota Palembang, Gusmah Yuzar mengatakan, penetapan nilai PBB sebelumnya merupakan kewenangan Kemenkeu, setelah itu lahirlah undang-undang 32/2004 yang mana kewenangan itu dilimpahkan ke anggota dewan, kemudian berubah lagi menjadi undang-undang 28/2009 yang mana dilimpahkan ke walikota.

Dengan adanya aturan dan tarif PBB terbaru ditetapkan oleh walikota saat ini, diakuinya memang banyak penolakan. Namun hal ini sudah disosialisasikan sebelumnya ke masyarakat. Bahkan, pengamat sosial dan publik yang meminta merevisi aturan tersebut.

“Sementara kita tetap pada kebijakan ini, kita jalankan sesuai aturan saat ini, karena saya bukan pemutus apakah ini akan direvisi atau tidak, yang jelas aturannya seperti itu,” jelasnya, Selasa (21/5/2019).

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Palembang, Darmawan mengatakan, tarif PBB yang dikeluhkan ini memang pernah direncanakan naik sebelumnya. Tetapi belum pada pembahasan nilai nominalnya dan belum ditetapkan. Namun kemudian walikota menetapkan tarif PBB dengan yang nilainya cukup memang tinggi.

“Berdasarkan keterangan pemkot sudah ada hitungannya. Tapi PBB ini sebenarnya belum pantas naik,” katanya. (Iya).

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.