Banner sumsel

Atas Dasar Ini, Polisi Cabut Surat Cekal Kivlan Zen

JAKARTA, koranindonesia.id – Kepolisian secara resmi mencabut status cekal terhadap mantan Kepala Staf Komando Strategis Angkatan Darat (Kas Kostrad) Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen tehitung Sabtu (11/5), kemarin.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Mohammad Iqbal membenarkan bahwa kepolisian meminta status pencegahan ke luar negeri terhadap mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Mayjen (Purn) Kivlan Zen, dicabut. Kepolisian mengirim permohonan pencabutan pencekalan lewat surat bernomor B/ 3248 a -RES 1.1.2/V/2019/BARESKRIM.

Surat itu ditandatangani Wakil Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Kombes Agus Nugroho atas nama Kepala Bareskrim pada 11 Mei.Menurut polisi, surat permintaan tersebut dilayangkan setelah ada kepastian bahwa Kivlan akan kooperatif.

“Berkenaan dengan poin 1 dan 2 tersebut di atas, dengan ini diberitahukan kepada Dirjen Imigrasi bahwa terhadap surat permohonan bantuan pencegahan keluar negeri No B/3248a-RES.1.1.2/V/2019/Bareskrim, tanggal 10 Mei 2019 atas nama Kivlan Zen mohon kiranya dapat dilakukan pembatalan,” isi surat itu.

Ketika dikonfirmasi wartawan, Kasubag Humas Ditjen Imigrasi Kemenkumham Sam Fernando membenarkan. Kata dia, surat pencabutan pencekalan itu dilakukan per Sabtu (11/5/2019). Tepatnya, surat itu dikirim pada pukul 03.00 WIB pagi sejak dikeluarkan, surat cekalnya dicabut. “Sudah diterima oleh imigrasi dan dicabut,” kata Sam.

Pencekalan terhadap Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen ke luar negeri. Surat pembatalan itu sudah dikirim ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang diteruskan ke Ditjen Imigrasi. Dari informasi yang diterima surat pembatalan cekal itu bernomor B/3248a-RES.1.1.2/V/2019/Bareskrim. Perihal pembatalan surat pencegahan keluar negeri terhadap terlapor atas nama Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen.

Seperti diberitakan, Kivlan Zen dilaporkan ke Bareskrim Polri pada Selasa (7/5) malam. Kivlan dilaporkan warga Banten bernama Jalaludin. Dalam pelaporannya itu, Kivlan dituduh telah menyebarkan berita bohong atau hoaks dan menggerakkan makar terhadap pemerintah. Laporan tersebut teregister dalam nomor laporan LP/B/0442/V/2019/Bareskrim tertanggal 7 Mei 2019.
(mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.