Aset Pemkot Palembang Bernilai Miliaran Rupiah Bermasalah

PALEMBANG, koranindonesia.id – Delapan aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang bernilai miliran rupiah masih berada di tangan pihak ketiga dan belum dikembalikan. Sesuai arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pemkot diberi tenggat waktu dua bulan kedepan untuk mengembalikan aset tersebut.

Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, Ratu Dewa bersama Kepala Badan Pengeloaan Keuangan Daerah (BPKAD) Kota Palembang, Hoyin Rizmu memaparkan, bahwa delapan aset Pemkot Palembang yang harus dikembalikan ini terdiri dari, tujuh aset tanah dan satu aset bergerak.

“Tanah ini lokasinya tersebar total ada 1, 3 hektar, ada yang ditempati perguruan tinggi yang dulu perjanjiannya berupa penunjukkan pinjam pakai, di tempati LSM dan sebagainya, maka ini harus segera dikembalikan,” tegasnya.

Begitupun dengan aset bergerak yang berjumlah 13 unit kendaraan yang bermasalah masih belum dikembalikan, yaitu lima mobil enam motor di anggota DPRD Kota Palembang periode sebelumnya, dua di Badan Arsip dan Ormas satu unit.

“Pengembalian aset ini akan kita proses dan dua bulan harus selesai, serta kembali sebagai aset Pemkot Palembang. Untuk awal kita ambil langkah persuasif, jika memang tidak jalan dengan tindakan tegas dan hukum,” katanya.

Koordinator Wilayah II Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abdul Haris mengatakan,   pengelolaan dan penyelesaian aset daerah yang dimaksudkan dalam hal ini yaitu bermasalah, seperti dikuasi pihak ketiga yang bersengketa, ataupun kerjasama namun belum dikembalikan dan lainnya.

“Itemnya bermacam – macam ada berupa tanah, kendaraan dan bangunan,” ujarnya.

Abdul Haris menjelaskan, terjadinya masalah pengelolaan aset ini, misal aset tanah sudah dibeli tapi lupa di sertifikasi, kerjasama tapi tidak saling menguntungkan, harusnya setiap perubahan ada amendum pembaruan.

“Seharusnya perjanjian perdata saling menguntungkan, apalagi jika dalam jangka waktu lama ternyata seiring perkembangan tanah atau bangunan tersebut (milik Pemda) sudah sangat bernilai (jika dulu lokasi mungkin belum strategis,” jelasnya.

Maka dari itu,  dalam upaya pengembalian aset pemda ini kelengkapan dokumen harus lengkap. “Jika punya dokumen kepemilikan, maka ini kuat untuk dipertahankan saat pengembalian kembali ke pemda,” ujarnya.

Tapi kemungkinan buruk juga bisa saja aset lepas jika pemda selama ini menelantarkan. “Misal sudah dilakukan sertifikasi oleh pihak ketiga, maka ini mau tidak mau lepas, karena tak punya dokumen yang lengkap,” katanya. (Iya)

 

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.