Antisipasi Lonjakan Covid -19, Pemerintah  Diminta Naikkan Level PPKM

JAKARTA, koranindonesia.id – Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mendesak pemerintah menerapkan kembali kebijakan gas dan rem, yakni pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) kembali diperketat atau level PPKM harus kembali dinaikkan. Hal ini diperlukan guna mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus Covid-19 yang lebih tinggi. Mengingat, kasus Covid-19 nasional per Sabtu (29/1/2022) mencapai angka 11.588 pasien.

 

Rahmad menuturkan, daerah dengan lonjakan kasus Covid-19 tinggi harus kembali menerapkan PPKM level 3 dengan persyaratan, seperti work from home (WFH) 50% persen dan siswa kembali menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ). “Anak sekolah tunda dulu tatap muka sekolahnya dan tempat-tempat ekonomi harus diperketat lagi,” kata Rahmad, Senin (31/1/2022).

Dikatakannya, penularan kasus Omicron menyebabkan kenaikan kasus Covid-19 sulit dihindari seluruh negara termasuk Indonesia.

 

Untuk itu, selain memperketat PPKM, pemerintah perlu menghidupkan kembali peran satgas level bawah yakni RT dan RW termasuk memperkuat kepatuhan protokol kesehatan. Sebab, prokes salah satu faktor utama mengendalikan Covid-19. “Jadi RT dan RW untuk saling mengingatkan dan mempersiapkan diri dengan baik agar gelombang tinggi bisa kita antisipasi jika dipersiapkan dengan baik,” ucapnya.

 

Politisi PDI-Perjuangan mengimbau masyarakat untuk segera vaksinasi booster dan disiplin protokol kesehatan. Dikatakannya, kasus Covid-19 varian Omicron banyak tanpa gejala, gejala ringan dan sedang. Namun, jika banyak masyarakat yang sakit dan bergejala sedang akan membebani rumah sakit.

 

“Masyarakat enggak perlu takut kasus Omicron, tetapi jangan abai prokes karena mentang-mentang banyak kasus Omicron ringan dengan 5 atau 6 hari sembuh, pada abai dengan protokol kesehatan. Itu salah besar karena Omicron tetap berbahaya bagi yang berisiko tinggi, apalagi yang belum divaksin,” pungkas legislator dapil Jawa Tengah V itu. (Mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.