Banner Pemprov Agustus

Ambisi Capres Jangan Bikin Ganjar Tidak Fokus Urus Jateng

 

JAKARTA, koranindonesia.id – Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, menyoroti video viral yang berisi Rapat Paripurna DPRD Jawa Tengah. Video itu berisi anggota DPRD yang protes lantaran Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, yang kerap membolos dan tidak kunjung menggubris Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2023.

Menurut Ujang, harusnya Ganjar Pranowo fokus pada kerja-kerja di tempatnya memimpin saat ini. Jangan sampai, Ganjar ingin lari ke atas tetapi kerja-kerja saat ini tidak dilakukan dengan baik.

Ganjar, sambung Ujang, seharusnya fokus dulu urus Jateng karena selama ini dia mengklaim selalu fokus mengurusi Jateng ketika ditanya soal pencapresan 2024. Namun nyatanya, anak buah Megawati Soekarnoputri itu sering bolos rapat dan tak menggubris nasib masa depan Provinsi Jateng dalam hal ini RKPD 2023.

“Jateng kok nggak dikelola? Ini penyakit. Inginnya ke atas (nyapres) tapi tidak dibarengi fokus bekerja dengan jabatannya itu (di Jateng). Jadi, ini konsep yang salah. Mestinya tata dulu, kelola dulu Jateng dengan baik, baru membangun pencitraan ke sana kemari,” kata Ujang saat dihubungi wartawan,  Kamis (3/11/2022).

Namun begitu, kata Ujang, pencitraan itu sah-sah saja dalam politik. Tapi, sudah seharusnya tanggung jawab sebagai kepala daerah harus benar-benar dituntaskan sebelum melakukan pencitraan menjelang Pilpres 2024.

“Kinerja dirinya (Ganjar) kewajiban dirinya sebagai Gubernur Jateng ya harus dituntaskan dengan baik. Kalau itu tidak dilakukan tentu rakyat akan melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Ganjar hanya pencitraan tapi tak mengindahkan kewajibannya sendiri sebagai Gubernur,” pungkasnya.

Beredar sebuah video yang menampilkan Anggota DPRD Jawa Tengah Fraksi PKB Benny Karnadi dalam Rapat Paripurna DPRD Jateng mengkritik Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang absen saat rapat.

Ia mengungkapkan, selain sering bolos rapat, selama ini Ganjar juga kerap mengedepankan pencitraan politik menjelang 2024 tapi tidak memikirkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2023.

“Gubernur Jateng, beliau seringkali tidak mengikuti rapat paripurna. Kedua, bahwa sampai sekarang ini RKPD 2023 belum ditandatangani,” ungkap Benny.

“Beliau ketika ditanya tentang calon Presiden, beliau selalu menjawab bahwa hari ini fokus urus Jateng, tapi faktanya sampai hari ini bahkan hajat hidup rakyat Jateng melalui RKPD 2023 sampai hari ini belum ditandatangani!” imbuhnya menegaskan.(Mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.