Amandemen UUD 1945, Fraksi di MPR Harus Kompak Dulu

JAKARTA, koranindonesia.id – Ketua Fraksi PPP MPR Arwani Thomafi mengungkapkan MPR periode 2014 – 2019 menyebutkan dalam rekomendasinya bahwa reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN bisa dilakukan dengan dua opsi, yaitu melalui Ketetapan MPR atau Undang-Undang.
Arwani mengakui secara normatif persyaratan untuk melakukan amendemen UUD tidak mudah. Ada dua pintu agar pokok-pokok haluan negara ini terealisasi.

Pertama, konsep dan substansi dari pokok-pokok haluan negara. Dalam rapat Badan Pengkajian MPR, anggota MPR menyimpulkan konsep dan substansi serta materi pokok-pokok haluan negara yang diajukan masih kurang matang.

“Malah terlalu detil. Isi dan materi pokok-pokok haluan negara belum matang. Secara substansi, bahan untuk isi pokok-pokok haluan negara belum meyakinkan bagi para anggota MPR di Badan Pengkajian,” kata Arwani

dalam diskusi Empat Pilar MPR dengan tema “Mungkinkah Amendemen (Terbatas) Konstitusi Terwujud?” di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019).

Kedua, untuk merealisasikan haluan negara terkait atau tergantung pada konfigurasi politik. Karena persyaratan untuk amendemen yang tidak mudah maka kuncinya ada pada presiden dan partai politik.

“Kalau melihat pembentukan kabinet rekonsiliasi yang terlihat kompak maka ada peluang untuk merealisasi haluan negara. Kalau peta politik seperti pada saat pembentukan kabinet kemungkinan merealisasikan haluan negara terbuka. Tapi kalau tidak, susah melakukan amendemen meskipun dilakukan secara terbatas,” kata Arwani. (Mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.