Banner sumsel

Ajukan Uji Materi UU Pemilu, Para Advokat Ini Tuntut Komisioner KPU Mundur

JAKARTA, koranindonesia.id – Dr. Bahrul Ilmi Yakup, SH.MH, pakar hukum tata negara dan perundang-undangan, bersama delapan orang advokat dan warga negara lainnya, telah mendaftarkan Permohonan Uji Materi (Judicial Review) UU No.7/2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (10/5), pukul 13.53 WIB, kemarin. Para pemohon telah pula menyerahkan 20 bukti surat sebagai pendukung permohonan uji materi.

Permohonan judicial review para advokat itu menguji Pasal 3, 4, dan 416 UU No.7/2017 tentang Pemilu terhadap Pasal 22E ayat (1), (6) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Bahrul Ilmi Yakup yang juga menjabat Ketua Asosiasi Advokat Konstitusi (AAK) itu menjelaskan, berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan 4 UU No.7/2017 tentang Pemilu, telah terbukti Pilpres 2019 dinodai berbagai cacat dan tindakan kurang jujur dan adil, serta tidak profesional oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu.

“Seperti, antara lain, terdapat 6,7 juta pemilih tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau tidak menerima undangan memilih (Form C-6) dari KPU, hal demikian itu dialami sendiri oleh saya pribadi,” kata Bahrul Ilmi Yakup melalui siaran pers tertulis yang diterima koranindonesia.id, Sabtu (11/5/2019).

Dilanjutkan Bahrul, contoh lain, di RT 25 dan RT 28, RW.05 lokasi TPS 025 Kelurahan Sri Mulya, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang, terdapat 297 orang pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, yang mengakibatkan mereka tidak dapat melaksanakan hak konstitusionalnya sebagai pemilih.

Ilustrasi (FOTO/IST)

Belum lagi adanya fakta, ada sekitar 3,2 juta atau setidak-tidaknya 1,6 juta warga Masyarakat Adat yang tergabung dalam 777 Komunitas Masyarakat Adat yang tidak terdaftar sebagai pemilih. Selain itu, terjadi juga kekurangan surat suara di berbagai TPS, dan terjadi kekeliruan beruntun dalam rekapitulasi penghitungan suara, dan meninggalnya 546 orang petugas penyelenggara.

“Dengan demikian, KPU telah gagal menyelenggarakan Pemilu (pilpres dan pileg) 2019 sesuai ketentuan Pasal 22E UUD 1945 jo Pasal 2 dan 3 UU Pemilu No.7/2017. Akibatnya, Pemilu 2019 cacat dan inkonstitusional secara hukum. Konsekuensinya hasil Pemilu 2019 tidak sah sebagai dasar menetapkan pemenang Pemilu 2019,” paparnya pula.

Para pemohon juga menjelaskan, bahwa KPU telah pula gagal melaksanakan Pilpres dan Pileg 2019 secara profesional sebagaimana perintah Pasal 3 dan Pasal 4 UU Pemilu. Oleh karena itu, para pemohon menuntut agar semua para komisioner KPU segera mengundurkan diri.

Pemohon juga mendesak MK segera menggelar sidang memeriksa permohonannya untuk memastikan bahwa Pilpres 2019 inkonstitusional dan tidak sah. “Komisioner KPU akibat ketidakprofesionalnya itu telah menjadi sumber sengkarut yang mengancam stabilitas dan keselamatan NKRI,” tegas Bahrul Ilmi Yakup.
(ded)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.