Banner sumsel

Agar Tidak Terus Bersandiwara, Defisit BPJS Kesehatan Harus Dituntaskan

JAKARTA,koranindonesia.Id – Devisit yang tengah dialami  Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan harus segera dituntaskan, agar lembaga jaminan itu tidak terus menerus bersandiwara dengan keterbatasan yang dimilikinya. Jika tidak, maka semua pihak juga bersandiwara dengan rakyat, dalam hal proses pelayanan.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Fahri Hamzah membuka Focus Group Discussion membahas tentang BPJS Kesehatan bersama beberapa narasumber dari berbagai elemen dan pemangku kepentingan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (8/10/2018).

Dikatakan Fahri, FGD ini diniatkan untuk menemukan masalah yang mungkin akan dibawa dalam rapat konsultasi dan rapat kerja yang lebih luas dengan para pejabat pemangku kepentingan, khususnya di dalam pemerintahan.

“Karena kemarin kami juga sudah melakukan kunjungan ke BPJS, dan juga bertemu dengan beberapa pihak yang memiliki dan berkaitan dengan situasi yang kita hadapi dalam implementasi sistem penjaminan nasionak kita, yang umurnya relatif baru,” katanya.

Namun keberadaan lembaga penjaminan yang baru ini, lanjut politisi dari PKS itu, tidak boleh gagal karena apa pun mandat dari perlindungan universal ini adalah mandat dari konstitusi dan Undang-Undang (UU). Secara khusus dalam konstitusi, pembukaan yang tidak pernah diubah yakni “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.”

“Kata-kata perlindungan di situ, tentu berkaitan atau berhubungan dengan perlindungan, dalam hal ini jaminan kesehatan sebagai jaminan dasar. Selain jaminan-jaminan sebagai pemenuh dari tujuan bernegara,” papar Fahri.

Maka dari itu, sambung Fahri, pihaknya ingin mendengar dari pihak BPJS Kesehatan, dengan harapan nantinya bisa dibahas dalam komisi-komisi terkait di DPR. Sehingga nanti saat rapat dengan pemerintah, DPR bisa mengambil kesimpulan yang lebih tajam.

“Secara umum, temuan yang kemarin kita miliki lebih daripada bagaimana mengatasi devisit yang bisa berakibat pada berkurangnya pelayanan. Bagaimana memberikan ruang kepada BPJS untuk mengambil solusi yang permanen,” kata politisi dari Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.(Mar)

 

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.