Banner sumsel

Agar Tidak Sewenang-Wenang, Ketua MPR : Kekuasaan Negara Harus Dibatasi

JAKARTA, koranindonesia.id – Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menegaskan dalam konsep modern, konstitusi dan negara memiliki hubungan yang sangat erat, yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.
“Negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Konstitusi adalah hukum yang mengatur negara, bukan hukum mengenai bagaimana negara mengatur,” kata Zulhas dalam acara memperingati Hari Konstitusi di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Minggu (18/8/2019).
Zulhas juga menyebut perlu adanya pembatasan kekuasaan agar tidak menimbulkan sifat sewenang-wenang.”Gagasan utama dari konstitusi adalah bahwa negara perlu dibatasi kekuasaannya agar penyelenggaraannya tidak bersifat sewenang-wenang,”ujar Zulhas.
Oleh karena itu, menurut Zulhas Konstitusi merupakan bentuk jaminan guna menjaga hubungan rakyak dan pemerintah.
.”Konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik hukum sebagai jaminan utama untuk menjaga hubungan antara rakyat dan pemerintah,” kata Zulhas.
Zulhas juga menyebut Konstitusi akan menjamin terpenuhnya hak-hak asasi manusia serta persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia dalam kerukunan meskipun dibingkai perbedaan.
“Konstitusi menjamin terpenuhinya hak-hak asasi manusia, realisasi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, terlaksananya perlindungan terhadap segenap warga negara, berjalannya supremasi hukum, terpeliharanya norma-norma khas masyarakat, terkendalinya pemerintahan, serta persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia dalam kerukunan meskipun dibingkai perbedaan,” katanya.”Melalui Peringatan Hari Konstitusi ini, mari kita persatukan semangat dan tujuan kita dalam menciptakan suasana yang kondusif untuk mewujudkan impian besar bangsa Indonesia,” lanjut Zulhas.(Mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.