Banner Pemprov 2020
Banner 23 September

Optimisme Sambut Investasi dengan UU Cipta Kerja

JAKARTA, koranindonesia.id – Sebagai salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi, investasi, jadi sorotan untuk bisa terus digenjot meski kondisi pandemi COVID-19 terus menghantui sentimen para investor.

Namun, meski kerap membanggakan diri sebagai destinasi investasi potensial karena memiliki pasar yang besar hingga bonus demografi, nyatanya berinvestasi di Indonesia belum semulus jalan bebas hambatan.

Salah satu masalah utama investasi di Tanah Air yakni rumit dan berbelit-belitnya birokrasi serta tumpang tindih regulasi antara pusat dan daerah. Selain masalah lain seperti harga lahan, perizinan daerah, hingga daya saing tenaga kerja lokal.

Pemerintah pun menyadari masalah klasik untuk bisa menarik para pemodal ke Indonesia ini. Hingga kemudian akhirnya, pemerintah mengesahkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja.

Di tengah kondisi pandemi COVID-19, upaya untuk bisa menarik investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) menjadi lebih berat. Pasalnya, selain harus bersaing dengan negara lain, Indonesia juga perlu berjuang menangani pandemi, yang dinilai menjadi salah satu indikator yang akan pula mempengaruhi daya tarik investasi.

Dalam penelitiannya mengenai dampak pandemi terhadap ekonomi, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) menyebut pandemi akan menekan aliran FDI. UNCTAD bahkan memprediksi FDI global akan turun 30-40 persen tahun ini.

Sayangnya, meski Indonesia punya peluang besar menarik investasi global karena pasar yang besar, rumitnya peraturan yang ada membuat investor enggan masuk.

Tercatat ada lebih dari 15 ribu peraturan menteri di Indonesia yang perbandingannya kira-kira tujuh untuk setiap satu Peraturan Presiden. Sebagian besar mungkin masih berlaku, karena 95 persen dikeluarkan dalam sepuluh tahun terakhir.

Dengan asumsi beberapa investor asing ingin mendirikan pabrik di Indonesia untuk memasok pasar domestik, maka mereka harus berhadapan dengan lebih dari 900 aturan tenaga kerja dan industri. Begitu pula jika mereka ingin mengimpor atau mengekspor produk akhir apa pun, mereka juga harus berhadapan dengan banyak aturan lainnya.

“Regulasi yang rumit dan banyak itulah yang kerap diklaim sebagai faktor yang berkontribusi pada terhambatnya investasi di Indonesia,” kata Associate Researcher Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Andree Surianta, dikutip dari antara.

Regulasi rumit dan berbelit itulah yang kemudian membuat Omnibus Law Cipta Kerja jadi krusial.

(ant)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.