Banner sumsel

50 Hektar Hutan Sumsel Bakal Dikelola Masyarakat

PALEMBANG,koranindonesia.Id– Guna memberikan keleluasaan masyarakat Sumatera Selatan mengelolah hutan, Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan mengeluarkan izin mengelola hutan dalam bentuk akses bukan kepemilikan sertifikat.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, mengatakan, penerapan hutan sosial di Sumsel itu bagus untuk menjawab komplik tenorial.

“Akses hutan sosial seluas 50 ribu hektar akan diberikan izin pengelolaanya kepada 10.500 KK dari 10 kabupaten yang ada di Sumsel. Pengelolaannya akan diberikan selama diberikan selama 35 tahun,” katanya, usai melakukan kunjungan ke taman wisata Punti Kayu, Rabu (21/11/2018).

Ia menjelaskan, akses hutan sosial nantinya akan dibina oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yakni pemerintah daerah atau perpanjangan tangan dari pemerintah di area hutan lindung dan hutan produksi.

“Namanya juga hutan sosial maka masyarakat harus diberikan keleluasaan untuk mengolahnya. Sebetulnya satu KK hanya boleh satu hektar hutan, tetapi kalau seandainya masyarakat ingin lebih dan lahannya masih luas bisa diberikan kewenangan tersebut. Mereka harus tanam kayu atau menjaga kayu hutan yang sudah ada,” ujarnya.

Tetapi boleh dengan pola tumpang sari, misalnya dengan tanam kopi, kakao, peternakan, perikanan tergantung kesepakatan antara KPH dan masyarakatnya. Produknya disetujui dan bisa disebut dengan rencana karya usaha (RKU) dalam tahunan.

“Lalu apa upaya selanjutnya. Yang namanya masyarakat banyak, lalu produknya banyak, maka dia tidak akan bernilai bila tidak ada pasar, pengolahan dan sebagainya. Makanya harus disepakati, produknya yang paling potensial apa. Misalnya kopi, maka itu yang harus diusahakan, termasuk jasa lingkungan untuk wisata atau kegiatan lainnya. Hutannya tetap terjaga, kayunya terawat, menghasilkan produk bagi masyarakat,” bebernya.

Siti Nurbaya menambahkan, target akses hutan sosial secara nasional sebanyak 12,7 juta hektare sedangkan yang sudah teralisasi 2,2 juta.

“Kami berharap akhir tahun ini bisa terealisasi 3.500 ha sampai 4.000 ha. Untuk kreterianya di daerah sudah banyak yang mengerti misalnya, hutan yang tidak ada vegetasinya, kalau tidak diselesaikan konfliknya akan menambah,” pungkasnya. (akr)

 

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.