Banner sumsel

19 Desa di Mura Belum Laporkan ODPD

MUSIRAWAS, koranindonesia.id – Meski desa di Kabupaten Musi Rawas (Mura)  dan Musirawas Utara (Murata) sudah sepenuhnya menerapkah Sistem Aplikasi Keuangan Desa (Siskeudes). Namun, masih ada 19 desa di Musrawas yang belum melaporkan output dokument penataan desa (ODPD) . Hal itu disampaikan Deputi BPKP Gatot Darmanto saat penyampaian materi Wokshop Evaluasi Implementasi Sistem Kelola Keuangan Desa dengan Aplikasi Siskuedes Kabupaten Musi Rawas (Mura) dan Musirawas Utara (Muratara) 2018, di gedung Serbaguna Bagasraya Kota Lubuklinggau, Selasa (10/04/2018).

Menurutnya, selama tiga tahun terakhir sejak diterapkannya mekanisme penataan pengelolaan keuangan desa. Dimana, seluruh desa melalui pemerintah daerah telah menerapkan implementasi Siskuedes, dan bagi desa yang menerima bantuan alokasi dana desa (ADD) harus melaporkan semua relealisasi penggunaan anggaran tersebut.

Pada bagian lain Gatot mengatakan untuk  Kabupaten Muratara, semuanya berjalan dengan baik, mulai dari penerapan sampai mekanisme laporan.

“Untuk Kabupaten Muratara, baik penerapan maupun realisasi output laporan dokumen desa sudah terealisasi 100 persen. Walaupun, memang masih ada kendala mengenai regenerasi keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) operator desa baru. Ini artinya Muratara perlu mengadakan  pelatihan operator desa,” ujarnya.

Sementara itu, Kapolda Sumsel, Irjen Pol Drs Zulkarnain Adinegara menjelaskan peran Polri dalam pengelolaan keuangan desa adalah bagaimana mencegah terjadinya penyimpangan, pengawasan serta penanganan.

“Untuk Kabupaten Musirawas dan Kabupaten Muratara belum ada kades yang diproses proses, Ini sangat bagus sekali,”jelasnya.

Kapolda meminta kades untuk tidak takut menggunakan desa, dengan syarat digunakan sesuai dengan Juknis  dan aturan yang berlaku.

Sedangkan, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Ir Achamad Hafisz Tohir menjelaskan

Komisi XI selalu mendorong peningkatan dana desa setiap tahunnya, jika pada tahun 2015 jumlahnya Rp20 triliun,  maka tahun 2016  naik menjadi Rp 46,9 triliun dan 2018  naik lagi menjadi Rp 69 triliun.

“Saya yakin setiap desa punya ciri khas dan keunggulan sendiri yang dapat dikembangan. dan banyak cara untuk dikembangkan,” pungkasnya. (san)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.